Tanggapan Ketua Banggar soal Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun untuk Kementerian HAM
Said menyebut mengenai disetujui atau tidaknya permintaan tersebut tergantung kepada skala prioritas pemerintahan Prabowo.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah, menanggapi mengenai anggaran Rp20 triliun yang diminta Menteri Hak Asasi Manusa, Natalius Pigai. Said menyebut mengenai disetujui atau tidaknya permintaan tersebut tergantung kepada skala prioritas pemerintahan Prabowo.
“Semua kementerian sudah menemui saya. Tinggal melihat skala perioritas dari visi presiden,” kata Said Abdullah.
Ketua DPP PDIP itu menambahkan dirinya menjalankan tugas sebagai Ketua Badan Anggaran menerapkan prinsip fair play dalam proses penganggaran. Selagi kondisi fiskal negara memiliki kemampuan Banggar menurut Said akan mendukung anggaran yang diajukan oleh kementerian tak terkecuali Kementerian HAM.
“Selagi fiskal memungkinkan kami akan berusaha memenuhi kebutuhan anggaran,” ujar Said.
Said menerangkan meskipun kondisi fiskal saat ini sedang ketat, program perioritas tetap akan didanai. Karena hal itu menyangkut perwujudan dengan visi misi serta janji presiden.
Diketahui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran di kementeriannya dinaikkan di atas Rp20 triliun. Eks komisioner Komnas HAM itu menilai anggaran di Kementerian HAM saat ini yang hanya Rp64 miliar tidaklah cukup mewujudkan visi misi Prabowo Subianto di bidang HAM.
"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai
