Natalius Pigai Rapat Perdana dengan DPR: Saya Jadi Menteri Bukan karena Sempat Oposisi

Rapat hari ini adalah rapat perdana Natalius Pigai usai resmi menjabat sebagai Menteri HAM.

Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), pada Kamis (31/10).

Rapat hari ini adalah rapat perdana Natalius Pigai usai resmi menjabat sebagai Menteri HAM. Dalam sambutan awalnya, Pigai memperkenalkan stafnya dan juga dirinya sendiri.

"Saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi. Tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan," kata Pigai dalam rapat.

Menurut Pigai, ratusan menteri dan wamen kabinet baru, hanya kementeriannya yang dijabat oleh menteri dari aktivis atau orang lapangan.

"Kalau bapak melihat semua menteri, kami dua lah yang berasal dari lapangan. Oleh karena itu kalau persoalan HAM sudah pasti kami memahami, kami memiliki kompetensi, skill knowledge dan juga atitute," kata dia.

Selain itu, Pigai juga turut membahas permintaannya kontroversial beberapa waktu lalu, yakni agar anggaran Kementerian HAM sebesar Rp20 triliun.

"Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, dengan melakukan terobosan di luar bayangan semua orang di mana mengangkat hak asasi manusia diabaikan," kata dia.

"Jadi itu sebenernya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan. Mumgkin menurut orang menggemparkan. Sebenarnya bagi kami pembela HAM, hal biasa-biasa saja," sambungnya.

Natalius Pigai memang pernah blak-blakan meminta anggaran Rp20 triliun kepada DPR. Namun, DPR hanya memberikan anggaran Rp64 miliar.

"Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun, tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM, kalau negara punya anggaran, saya mau segitu," kata Natalius Pigai di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Pigai membandingkan anggaran kementeriannya dengan Kementerian Hukum yang mendapatkan pagu anggaran Rp7,2 triliun serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp13,3 triliun.