Dukung AHY, Pengurus Demokrat DIY Datangi Kanwil Kemenkum HAM
Ketua DPD Partai Demokrat DIY Heri Sebayang menyatakan, pihaknya berharap pemerintah melalui Kemenkum HAM pusat bersikap jernih dan fair. Mereka diminta menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang.
Pengurus DPD Partai Demokrat (PD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendatangi kantor Kemenkum HAM DIY, Rabu (10/3). Mereka menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menolak Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.
Ketua DPD Partai Demokrat DIY Heri Sebayang mengatakan, mereka menyerahkan sejumlah berkas dan berkomunikasi dengan pimpinan Kemenkum HAM DIY. "Keputusan nanti ada di Jakarta, namun kami di daerah terus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan parpol, seperti dengan Kanwil Kemenkum HAM dan KPU," jelas Heri.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Kapan Pemilu yang ingin dimenangkan Demokrat? Pembekalan bertujuan untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
-
Bagaimana Demokrat akan membantu kemenangan Prabowo? Kita harap nanti kalau Partai Demokrat sudah menyatakan secara resmi, itu juga akan tentu memberikan masukan-masukan melalui kader-kader atau putra putri terbaik untuk dipersatu di tim pemenangan," kata Budi.
Heri menyatakan, pihaknya berharap pemerintah melalui Kemenkum HAM pusat bersikap jernih dan fair. Mereka diminta menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang.
"Kami harap pemerintah melalui Kemenkum HAM di Jakarta menolak hasil KLB inkonstitusional itu, karena sebagian besar yang datang senior-senior yang sudah dipecat," ungkap Heri.
"Yang kami sayangkan adalah keterlibatan eksternal, yaitu KSP Moeldoko. Ini bukan internal lagi. Karena semua orang selalu bilang itu internal Partai Demokrat namun ini keterlibatan eksternal dari luar jelas, yaitu dari KSP Moeldoko," sambung Heri.
Heri menegaskan, DPD Partai Demokrat DIY hanya mengakui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pihaknya siap melawan KLB yang mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum.
"Kami Demokrat di daerah seluruh Indonesia solid melawan KLB itu dan setia mendukung bahwa Ketua Umum Demokrat yang sah hanyalah Ketua Umum hasil Kongres V di Jakarta yaitu AHY," tegas Heri.
Baca juga:
Demokrat Respons Tangisan Darmizal: Ini Bukan Sinetron Korea
Setia pada AHY, Demokrat Sumsel Jadwalkan Apel Siaga Lalu Datangi Kanwil Kemenkum HAM
Wasiat Pamungkas Pendiri Partai Demokrat Sebelum Wafat ke Putrinya, Isinya soal SBY
Hadiri KLB Kubu Moeldoko, 3 Ketua DPC & 4 Kader Demokrat Sumsel Dipecat
Kisruh Demokrat, Ibas Percaya Jokowi Punya Hati Nurani untuk Lihat Kebenaran
CEK FAKTA: Tidak Benar Foto SBY dan AHY Sedang Duduk dengan Wajah yang Lesu