Edhy Prabowo Minta Eksportir Setor ke Bank Garansi, Benur Mutiara Rp 1.500 Per Ekor
Hal itu dikatakan Suharjito yang sudah menjadi terdakwa dalam perkara ini usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/3).
Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito menyebut para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benur alias benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diwajibkan menyetor uang ke bank garansi sesuai perintah mantan Menteri KKP Edhy Prabowo.
Hal itu dikatakan Suharjito yang sudah menjadi terdakwa dalam perkara ini usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/3).
-
Bagaimana KPK menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka? Hasilnya, Hakim menyatakan status 'tersangka' Eddy tidak sah karena tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHAP.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kenapa KPK memeriksa Eddy Hiariej? Eddy Hiariej diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.
-
Siapa Eko Prawoto? Dilansir dari Wikipedia, Eko Prawoto merupakan seorang arsitek legendaris dari Indonesia. Pria kelahiran Purworejo, Agustus 1958 itu menerjuni dunia arsitektur sejak menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada tahun 1977.
-
Apa yang diklaim oleh Prabowo? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
"Kalau bank garansi, semua eksportir yang sudah menjalankan, ya, pasti bayar, itu keharusan. Mungkin memang (uangnya) untuk Pak Edhy Prabowo atau bagaimana," ujar Suharjito.
Menurut Suharjito, besaran uang yang harus disetorkan eksportir ke bank garansi harus sesuai dengan jenis dan jumlah benih lobster yang ingin diekspor.
"Loh itu sudah ada ketentuan. Kalau benur pasir Rp 1.000, kalau mutiara Rp 1.500 (per ekor). Bank garansinya sesuai kita ekspor, sesuai jumlah ekspor," kata Suharjito.
Namun sayang Suharjito tak mengingat besaran uang yang sudah dia setorkan ke bank garansi. Menurutnya, penyetoran uang ke bank garansi menjadi wajib lantaran diklaim untuk pemasukan keuangan negara.
"Bank garansi dulu, dijaminkan, itu kan untuk uang negara," kata dia.
Sebelumnya, KPK menegaskan pembentukan bank garansi dalam kasus ekspor benih lobster melanggar hukum. Bank garansi diyakini menjadi modus yang dilakukan Edhy untuk mendapatkan uang dari para eksportir.
"KPK memandang bahwa bank garansi dengan alasan pemasukan bagi negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dimaksud juga tidak memiliki dasar aturan sama sekali," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa, (23/3).
Pada Senin, 15 Maret 2021 lalu, KPK melakukan penyitaan terhadap uang tunai senilai Rp 52,3 miliar dalam kasus ini. Uang tersebut disita dari Bank BNI 46.
KPK menyebut Edhy Prabowo diduga memerintahkan Sekjen KKP Antam Novambar agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank (bank garansi) dari para eksportir kepada Kepala BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan).
Selanjutnya Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut. Padahal, menurut Ali, aturan penyerahan jaminan bank tersebut tak pernah ada.
"Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada," kata Ali.
Dalam kasus ini KPK menjerat Edhy Prabowo dan enam tersangka lainnya. Mereka adalah Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP, Amiril Mukminin (AM) selaku sespri menteri, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).
Edhy diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP). Perusahaan Suharjito telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK).
Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor. Perusahaan PT ACK itu diduga merupakan satu-satunya forwarder ekspor benih lobster yang sudah disepakati dan dapat restu dari Edhy.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPK Sita Dokumen Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Terkait Suap Benih Lobster Edhy Prabowo
Kasus Suap Ekspor Benih Lobster, KPK Sita Mobil Staf Khusus Edhy Prabowo
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Kepala BKIPM KKP dan Soekarno-Hatta
Ini 13 Sepeda Mahal yang Diserahkan ke KPK Terkait Suap Edhy Prabowo
Terkait Kasus Edhy Prabowo, 13 Sepeda Mahal Berbagai Merek Diserahkan ke KPK