Efek kemacetan jika Jalan Margonda Depok dibuat berbayar
Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan jalan berbayar di sepanjang Jalan Margonda, Depok dirasa perlu dikaji ulang. Pasalnya pengguna jalan akan kesulitan mengakses jalan mengingat tidak ada jalur alternatif yang bisa dilalui pengendara.
Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di sepanjang Jalan Margonda, Depok dirasa perlu dikaji ulang. Pasalnya pengguna jalan akan kesulitan mengakses jalan mengingat tidak ada jalur alternatif yang bisa dilalui pengendara. Akses jalan dari timur dan barat, semua melewati Jalan Margonda.
"Bisa dibayangkan jika harus berbayar, akses jalan timur dan barat akan seperti apa dampaknya," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Dadang Wihana, Selasa (10/4).
-
Mengapa Penerapan ERP di Jakarta terhambat? ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders, " kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
Jalan Margonda memang tercatat sebagai jalan provinsi, sehingga kewenangannya ada di provinsi. Munculnya wacana Pemprov Jabar untuk menerapkan ERP di Jalan Margonda adalah untuk mengatasi kemacetan di ruas jalan utama Kota Depok tersebut. Sebelum wacana ini diterapkan, diperlukan kajian mendalam dan komunikasi dengan berbagai pihak mulai dari Dinas Provinsi Jabar, Pemkot Depok dan Badan Pengelola Transportasi Jalan (BPTJ).
"Jalan Margonda ini kan juga merupakan jalur lintas regional, jadi perlu melibatkan berbagai pihak," tukasnya.
Pihaknya akan memperhitungkan banyak hal untuk memberi masukan terbaik soal Jalan Margonda. Mengingat DKI Jakarta saja membutuhkan waktu tiga sampai empat tahun untuk melakukan kajian, dengan luas jalan yang cukup panjang. Sedangkan di Jalan Margonda ruas jalan pendek dan tidak ada jalan pendamping.
"Di Margonda banyak keluar masuk daerah permukiman, tentu akan menganggu warga," tutupnya.
Baca juga:
2019, Jalan Margonda Depok akan berbayar
Menakar efektivitas konsep ERP untuk menekan kemacetan di Jakarta
Tekan kemacetan di Jakarta, Pemprov Jabar kaji penerapan ERP di perbatasan
BPTJ sebut wacana mobil bayar masuk Jakarta agar orang beralih ke angkutan umum
Ditlantas sebut konsep ERP digodok Dishub, diharapkan beroperasi Asian Games