Epidemiolog Soroti Vaksinasi Berbayar: Di Seluruh Dunia, Tidak Ada Vaksin Berbayar

Ia menilai berbayar itu selain bertentangan dengan amanah konstitusi, regulasi juga akhirnya tidak memberikan kekuatan keberhasilan vaksinasi itu sendiri.

2021-07-12 12:56:42

Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengkritik keputusan pemerintah terkait skema vaksin gotong royong individu berbayar tidaklah tepat, karena dapat ciptakan masalah diskriminasi. Padahal, di tengah pandemi vaksin adalah suatu keharusan yang mesti dijamin oleh pemerintah.

Sehingga, Dicky menilai vaksin gotong royong akan memyebabkan kontra produktif terhadap tujuan vaksinasi yang selama ini digangungkan pemerintah, sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19.

Ia menilai berbayar itu selain bertentangan dengan amanah konstitusi, regulasi juga akhirnya tidak memberikan kekuatan keberhasilan vaksinasi itu sendiri.

"Karena kan enggak begitu dalam pelaksanaan vaksinasi seperti ini, siapa pun kalau memang dalam situasi seperti ini harus gratis dan kalau misalkan ada yang berbayar juga bakal nyari yang gratis juga gitu. Dan itu jadi mangkrak malah jadi masalah," kata Dicky saat dihubungi merdeka.com, Senin (12/7).

Terkait hal tersebut, dia pun mempertanyakan alasan pemerintah membuat skema vaksin gotong royong berbayar. Kalaupun, pemerintah dirasa kekurangan dana, lanjut Dicky, seharusnya terus terang agar tidak timbulkan pertanyaan.

"Nah kalau beda situasi bukan darurat, tapi kalau pemerintah ini (alasanya) enggak punya uang ya bicara aja terus terang dan ini keterbukaan ini kan akan melahirkan masukan, simpati dan solusi. Jangan sampai ini enggak jelas kenapa harus begini," tuturnya.

"Karena enggak ada yang mendasari secara keilmuan di masa pandemi harus berbayar. Tapi kalau engga punya uang seperti negara miskin di Afrika, dia minta bantuan hibah, nah kita kan ada hibah," tambahnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya terus terang terhadap skema alasan vaksin gotong royong berbayar, baik bersama DPR, organisasi masyarakat, dan para akademisi karena masalah pandemi adalah masalah bersama.

"Nah maksudnya kalau ada masalah dibicarakan, biar ada solusinya, kalau dipaksain bagaimana. Tapi harus terbuka gitu loh strateginya gimana," bebernya.

Terlebih, yang diketahui Dicky, tidak ada program vaksinasi dari pemerintah di berbagai negara yang mencanangkan vaksin berbayar. Maka dia memandang, program vaksinasi gotong royong individu berbayar akan lebih banyak timbulkan keburukan.

"Di dunia ini enggak ada vaksin yang berbayar, ada juga wacana itu dibayar. Orang yang di vaksin mau dibayar di negara maju. Ini karena begitu pentingnya masalah ini. Apalagi vaksin berbayar ini lebih banyak mudaratnya," ujarnya.

"Nah disisi lain masalah pemerintah terbatas pendanaan nah ini lah yang harus dilakukan, misalkan kami sudah efektifkan dana, ternyata dananya cuman ini untuk vaksin ya itu dibicarakan," lanjutnya.

Kimia Farma Tunda Peluncuran Vaksinasi Berbayar

Sebelumnya, Kimia Farma memutuskan untuk menunda layanan Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar. Sedianya, layanan vaksinasi berbayar ini akan dimulai pada hari ini 12 Juli 2021.

Kepastian penundaan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno dalam pesan singkat kepada Liputan6.com.

"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata dia, Senin (12/7).

Menurut dia, besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar serta pengaturan pendaftaran calon peserta.

"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," tutupnya.

Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika Agus Chandra memastikan telah mengamankan Vaksin Sinopharm untuk mendukung program vaksinasi gotong royong untuk individu atau vaksinasi berbayar. Jumlah yang disiapkan mencapai 1,5 juta dosis yang telah datang dalam dua tahap yakni tahap pertama 500 ribu dosis dan tahap kedua 1 juta dosis.

"Jadi total 1,5 juta vaskin," kata dia dalam konferensi pers, Minggu (11/7).

Kimia Farma Diagnostika tengah menyiapkan fasilitas pelayanan vaksinasi berbayar di delapan klinik secara bertahap. Adapun masing-masing klinik diberi jatah 5 ribu dosis vaksin.

"Jadi total ada 8 titik masing-masing kiti kita siapkan 5 ribu dosis untuk sambil melihat kesiapan ataupun animo demand daripada masyarakat," jelas dia.

Kimia Farma juga akan berencana memperluas cakupan vaksinasi gotong royong individu tersebut dengan tidak hanya di klinik saja. Tetapi beberapa tempat strategis seperti bandara juga akan disiapkan.

Baca juga:
Pandu Riono Buat Petisi Tolak Vaksinasi Berbayar ala Pemerintah!
70,4 Juta Vaksin Gratis Covid-19 Telah Terdistribusi ke Seluruh Indonesia
Kimia Farma Tunda Layanan Vaksinasi Covid-19 Berbayar
BUMN Jual Vaksin Covid-19, DPR Pertanyakan Penggunaan Anggaran untuk Kesehatan
Politisi Demokrat: Dagang Vaksin Alasan Gotong Royong Menipu Rakyat di Tengah Pandemi
Anggota DPR Minta Pemerintah Beri Penjelasan Terkait Vaksin Covid-19 Berbayar

(mdk/rhm)