Epidemiolog: Tidak Usah Pakai Perpanjangan PPKM Lagi, Enggak Penting
Windhu mengusulkan, ke depan pengendalian Covid-19 setiap daerah cukup berdasarkan levelling. Jika satu daerah berstatus level 4, maka pengendalian Covid-19 mengacu pada level 4.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Pulau Jawa dan Bali berakhir hari ini, setelah diperpanjang pada 17 Agustus 2021. Kebijakan untuk memperpanjang atau menghentikan PPKM Level 4 akan ditentukan malam ini.
Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo meminta pemerintah tak lagi menggunakan istilah PPKM dalam mengendalikan Covid-19. Pengendalian Covid-19 cukup merujuk pada Instruksi Mendagri (Inmendagri) yang mengkategorikan level setiap daerah sesuai dengan perkembangan Covid-19.
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Kenapa Covid Pirola mendapat perhatian khusus? Namun, para pemerhati kesehatan dan ahli virus memberi perhatian lebih terhadap subvarian ini lantaran kemampuan Pirola dalam melakukan breakthrough infections lebih tinggi dibandingkan varian lainnya. Ketika sebuah varian atau subvarian virus COVID memiliki kemampuan breakthrough infections yang tinggi maka akan menyebabkan kasus re-infeksi semakin tinggi.
-
Bagaimana PPP memutuskan untuk mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
"Tidak usah pakai kata perpanjangan PPKM. Kalau bisa tidak usah pakai kata PPKM, enggak apa-apa. Enggak usah pakai nama-nama enggak apa-apa, enggak penting nama PPKM, perpanjangan atau penghentian PPKM," katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (23/8).
Windhu mengusulkan, ke depan pengendalian Covid-19 setiap daerah cukup berdasarkan levelling. Jika satu daerah berstatus level 4, maka pengendalian Covid-19 mengacu pada level 4.
"Itu saja yang perlu kita pakai. Pokoknya kalau level daerah kita begini, yang dikerjakan sesuai dengan levelnya," tegasnya.
Sementara itu, Pakar Kesehatan Masyarakat, Hasbullah Thabrany menyarankan pemerintah memperpanjang PPKM untuk wilayah yang memiliki tingkat penularan tinggi dan belum mencapai target vaksinasi Covid-19. Sedangkan daerah dengan positivity rate mendekati 5 persen, kebijakan PPKM sudah bisa direlaksasi.
"Belum waktunya untuk menyudahi PPKM Darurat. Tetapi, di beberapa daerah bisa mulai dilonggarkan. Seperti di DKI, di mana positivity rate sudah sekitar 6 persen dan sudah relatif terkendali," katanya.
Menurut Hasbullah, PPKM baru bisa dihentikan jika penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 harian nasional berada pada angka 5.000. Di saat bersamaan, pemerintah sudah mampu mendeteksi sebagian besar kontak erat Covid-19.
"Kalau kasus positif nasional di bawah 5.000 atau positivity rate dari minimal 90 persen kontak erat yang diperiksa di bawah 5 persen baru (PPKM) berhenti," tandasnya.
Berdasarkan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO), ada empat level yang menunjukkan situasi Covid-19 di sebuah wilayah. Level 1 menunjukkan kasus positif Covid-19 kurang dari 20 orang per 100.000 penduduk, pasien rawat inap di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100.000 penduduk, dan kematian kurang dari 1 orang per 100.000 penduduk di daerah tersebut.
Sementara level 2 menggambarkan daerah memiliki angka kasus positif Covid-19 antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100.000 penduduk, pasien rawat inap di rumah sakit antara 5 hingga kurang dari 10 orang per 100.000 penduduk, serta angka kematian kurang dari 2 orang per 100.000 penduduk.
Level 3 menggambarkan angka kasus positif Covid-19 berada di antara 50 hingga 150 orang per 100.000 penduduk. Pasien rawat inap di rumah sakit antara 10 sampai 30 orang per 100.000 penduduk. Angka kematian antara 2 hingga 5 kasus per 100.000 penduduk di daerah tersebut.
Adapun level 4 merupakan kondisi di mana terdapat lebih dari 150 kasus Covid-19 per 100.000 penduduk, lebih dari 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk, dan lebih dari 5 kasus meninggal per 100.000 penduduk.
Baca juga:
Survei Fixpoll: 53 Persen Responden Tidak Setuju Kebijakan PPKM
Pemkot Makassar Salurkan Bansos Sembako Mulai Pekan Depan
Batalkan PTM Setelah Gibran Parkirkan Mobil, SMK Batik 2 Solo Minta Maaf
Jabar Kehilangan Pendapatan Rp20 Miliar per Hari Akibat Penerapan PPKM
Ketua DPR Minta Pemerintah Jadikan Angka Kematian Covid-19 Pertimbangan PPKM
Nadiem: 63 Persen Sekolah Berada di Wilayah PPKM Level 1,2,3 Boleh Belajar Tatap Muka
Ekonomi Kuartal III Diprediksi Tumbuh Negatif Jika PPKM Terus Diperpanjang