Fadli Zon sebut Pemerintah lambat dan normatif bantu muslim Rohingya

Menurut Fadli Zon, bantuan dari Indonesia masih kalah dari masyarakat sipil Myanmar seperti membangun Rumah Sakit atau sekolah.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku prihatin dengan insiden kekerasan dan genosida kepada etnis Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Fadli mendorong agar Indonesia mengambil tindakan yang lebih konkret untuk membantu etnis Rohingya.

"Harusnya Indonesia yang merupakan leader di ASEAN, bisa mengambil langkah-langkah yang lebih nyata dan jitu‎," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9).

Menurutnya, peran Indonesia dalam membantu etnis Rohingya masih sangat minim dan lambat. Bahkan, bantuan dari Indonesia masih kalah dari masyarakat sipil Myanmar seperti membangun Rumah Sakit atau sekolah.

"Jadi kritik kepada pemerintah adalah karena dianggap lambat dalam memberikan suatu statement. Kemudian bantuan-bantuan juga masih relatif masih normatif belum menunjukkan gesture sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara termasuk juga negara muslim terbesar, tidak hanya di kawasan Asia tenggara tapi juga di dunia," ujar Fadli.

Di lain hal, Fadli juga mengkritik peran National Security Adviser Myanmar, Aung San Suu Kyi yang tidak mampu menyelesaikan konflik di negaranya. Padahal, Suu Kyi pernah mendapat penghargaan nobel perdamaian pada 1991.

"Tetapi ‎kalau kita melihat bahwa tindakan yang ditunjukan Suu Kyi ini tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bisa mencegah terjadinya kekerasan dan pembantaian di wilayahnya sendiri," tegasnya.

"Bagaimana dia mau ikut dalam perdamaian dunia kalau di wilayahnya sendiri dia secara de facto berkuasa tapi tidak mampu melakukan itu. Jadi sebenarnya tidak pantas dia menyandang sebagai orang yang ‎menerima hadiah nobel di bidang perdamaian," sambung Fadli.

Seperti diketahui, atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terbang ke Myanmar untuk menemui pemerintah negeri tersebut. Dia mendesak pemerintah dan otoritas keamanan Myanmar untuk membuka akses masuk bagi pemberian bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis yang terjadi di Rakhine State.

Salah satu pejabat yang ditemui Menteri Retno adalah Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing. Menlu menyampaikan bahwa penurunan ketegangan di Rakhine State harus menjadi prioritas pemerintah Myanmar.

Retno juga mengharapkan akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine State dapat segera dibuka, khususnya bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia yang berniat dan siap membantu.

"Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka," ujar Menlu Retno dalam keterangan pers, Senin (9/4).