Fadli Zon tak sepakat KPK miliki hak imunitas

"Konstitusi kita mengarahkan setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum," kata Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sebaiknya pimpinan KPK tidak perlu mendapatkan hak imunitas. Walaupun KPK adalah lembaga hukum, namun semua sama kedudukannya di mata hukum.

"Bukan tidak perlu, tapi konstitusi kita mengarahkan setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Mau Presiden, KPK, siapapun sama di mata hukum," kata Fadli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Fadli mengutarakan, apabila wacana dari berbagai pihak yang mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu hak imunitas terealisasi, maka akan bertentangan konstitusi. "Hak imunitas bukannya tidak perlu ya. Tapi bertentangan dengan konstitusi. Jika ada orang yang bersalah ya harus dihukum, kalau tidak bersalah ya dibebaskan," ucapnya.

Seperti diketahui, banyak kalangan mendorong jika KPK berhak mendapatkan hak imunitas. Jika benar hak itu diberikan, hal itu dinilai dapat mencegah pengkriminalisasian pimpinan dan memperlancar kinerja KPK.

Belakang tengah ramai kisruh antara Polri dengan KPK. Tensi semakin meninggi setelah polisi menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang disangka meminta saksi memberikan kesaksian palsu saat menjadi pengacara kasus sengketa pilkada Kotawaringin Barat.

Tak hanya Bambang, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga dilaporkan ke Bereskrim Mabes Polri. Adnan dituduh pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Desy Timber, perusahaan yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur.

Baca juga:
Jokowi dinilai punya seabrek alasan minta Polri SP3 kasus Bambang
Giliran Adnan Pandu melawan di tengah upaya kriminalisasi KPK
Benarkah ada upaya PDIP jegal KPK demi selamatkan Mega?
Damaikan KPK dan Polri, bisakah Jokowi pakai diplomasi makan siang?
Ucapan blunder Menko Polhukam ini bikin geger Tanah Air
Aktivis marah: Jokowi cuma tukang stempel & tak lebih dari ketua RT