Fahri Hamzah: Istana Memerlukan Kritik, Tapi Masih ada Orang yang Ditangkap
"Tuhan aja menciptakan iblis kok sebagai oposisi, kenapa manusia tidak bisa membuat iblis bagi dirinya, kenapa mesti takut dengan orang yang berbeda pendapat," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyoroti pemerintah yang memerlukan kritikan pedas dari masyarakat. Menurutnya, hal itu ironi. Sebab, masih ada orang yang ditangkap akibat mengkritik sesuatu.
"Pak Pram (Pramono Anung) mengatakan istana sangat memerlukan kritik kritis, waktu saya diberi Bintang Mahaputra dengan Fadli (Zon), Presiden juga bilang begitu. Pemerintah memerlukan suara suara kritis seperti Pak Fahri dan Pak Fadli," katanya dalam diskusi virtual, Kamis (11/2).
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
-
Bagaimana Fahri Hamzah melihat proses bersatunya Jokowi dan Prabowo? "Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu," tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Kapan Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden? Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Siapa yang menurut Fahri Hamzah berperan penting dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan? Fahri pun menyebut relevansi langkah pemerintahan program kerja yang dicanangkan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran dalam melanjutkan upaya mendorong kemajuan negara.
-
Mengapa para aktivis mendesak Presiden Jokowi terkait pelanggaran HAM? Mereka mendesak segera diadilinya pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran berat HAM.
"Tapi di luar sana orang ditangkep juga, dijemput juga oleh suatu yang formalistik yang tidak mau kita ubah, kan ini ada undang-undangnya, Undang-Undang yang dipakai undang-undang No 1 tahun 1946 masih dipakai sampai sekarang," sambungnya.
Eks Wakil Ketua DPR ini meminta tidak ada teror kepada pikiran masyarakat. Biarkan ada perbedaan pendapat yang bebas.
"Jangan ada teror kepada pikiran, biarkan orang berbeda pendapat, karena si A mengatakan A, si B mengatakan B itu adalah kekayaan, saya sering mengatakan berkali-kali," ujar Fahri.
"Tuhan aja menciptakan iblis kok sebagai oposisi, kenapa manusia tidak bisa membuat iblis bagi dirinya, kenapa mesti takut dengan orang yang berbeda pendapat," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan keberadaan pers ibarat jamu yang menguatkan bagi pemerintah.
"Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah," kata Pramono seperti dikutip dari Youtube Sekretaris Kabinet, Selasa (9/2/2021).
Pramono menyampaikan hal tersebut terkait peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 yang jatuh pada 9 Februari 2021. Menurut Pramono, sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung.
"Kami memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," tambah Pramono.
Sesuai dengan Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, Pramono meyakini kebebasan pers harus dijaga bersama.
"Karena kami meyakini dengan adanya fungsi kontrol ini maka pemerintah dan juga masyarakat akan semakin baik dalam kehidupannya mengisis ruang-ruang demokrasi," ungkap Pramono.
Apalagi seiring dengan kemajuan teknologi, Indonesia menghadapi problem media sosial salah satunya adalah hoaks.
"Untuk itu perlu literasi dan edukasi kepada kita semua bahwa kebebasan ini harus diisi secara benar. Jangan kemudian kebebasan diisi dengan hal-hal yang tidak produktif," tambah Pramono.
Baca juga:
Fahri Hamzah: Demokrasi Belum Dijadikan Tradisi Berpikir, Masih Pakai Perasaan
Fahri Kritik Parpol: Ketum Partai Hitung Duit Pilkada Aja Kerjaannya
Fahri Hamzah Minta UU Pemilu Jangan Sering Diubah
Fahri Hamzah Kritik Risma: Kerja Pakai Data, Beda Jadi Walikota dan Menteri
Fahri Hamzah: Parpol Dulu Dibentuk Melawan Penjajah, Sekarang Dianggap Mesin Uang