Fahri Hamzah: Kalau PDIP fair, yang jadi ketua DPR itu Karolin
Pada Pemilu Legislatif kemarin, Karolin lolos ke Senayan dengan perolehan suara terbanyak.
PDIP berencana mengajukan gugatan atas UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3). Menyikapi itu, Wakil Ketua Pansus Revisi UU MD3, Fahri Hamzah tak gentar akan gugatan itu dan yakin bahwa UU yang disusun sudah sesuai dengan konstitusi.
Fahri menjelaskan, UU ini dibuat untuk menjadikan lembaga DPR lebih baik lagi ke depan. Namun dia melihat, ada ketakutan dari PDIP untuk menerima UU MD3 yang baru ini.
"Kalau yang dipersoalkan hanya kekhawatiran PDIP enggak bisa memimpin DPR, enggak usah terlalu takutlah, karena inikan dinamis, bisa buat perubahan apa saja. Tapi asas demokrasi dalam pemilihan pimpinan, setiap anggota punya hak dipilih dan memilih itu ditetapkan sekarang," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/7).
Dalam pasal 84 tercantum bahwa pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan dilakukan secara paket, setiap anggota DPR berhak mengajukan diri sebagai pimpinan. Aturan ini yang dinilai melanggar demokrasi, sebab di UU sebelumnya bahwa pimpinan alat kelengkapan dewan diberikan secara proporsional sesuai dengan perolehan suara di pemilu legislatif.
"Kalau PDIP tidak yakin mereka bisa menang silakan saja (gugat ke MK), tidak ada masalah. Inikan kembali ke konsep 2004, apa tahun 2004 kita melanggar demokrasi? justru ini demokratisasi karena dengan cara ini setiap anggota punya hak memilih dan dipilih," tegas dia.
Wasekjen PKS ini malah menantang PDIP bersikap adil. Jika memang ingin kembali ke asas proporsional, maka yang berhak menjadi Ketua DPR nanti adalah Politikus PDIP Karolin Margareth Natasya yang mendapatkan suara paling banyak di pileg.
"Kalau berdasarkan suara terbanyak orang yang jadi ketua DPR Karolin, Karolin yang jadi pimpinan dewan. Kalau PDIP fair, yang jadi ketua dewan itu Karolin," pungkasnya.
Diketahui, Karolin adalah caleg yang meraih suara paling banyak di Pileg 2014. Politikus asal Kalimantan Barat ini mendapatkan 397.481 suara.
Akan tetapi, Karolin sempat tersangkut kasus skandal video porno pada tahun 2012 lalu. Kasusnya pun sudah sampai ke Badan Kehormatan (BK) DPR dan Bareskrim Mabes Polri, tapi tak ada penyelesaian.
Karolin sendiri sudah berulang kali membantah video mesum yang beredar tersebut adalah dirinya.
Baca juga:
Merasa dirugikan, PDIP gugat UU MD3 ke MK
Mahfud akan habis-habisan berjuang demi Prabowo-Hatta sampai MK
Cerita ketua MK nginap di kantor demi selesaikan sengketa pemilu
Pelajari Pemilu Indonesia, China Election Visitors sambangi MK
Mengancam NKRI, mereka kritik Putusan MK soal pilpres 1 putaran
-
Siapa yang memimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara tercatat menjadi Ketua PDRI dalam waktu yang singkat, yaitu dari 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, namun hal ini sangat menentukan eksistensi Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
-
Bagaimana Fahri Hamzah melihat proses bersatunya Jokowi dan Prabowo? "Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu," tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Siapa yang menurut Fahri Hamzah berperan penting dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan? Fahri pun menyebut relevansi langkah pemerintahan program kerja yang dicanangkan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran dalam melanjutkan upaya mendorong kemajuan negara.
-
Kapan Amir Hamzah ditangkap? Konon, Amir diduga sedang makan bersama dengan perwakilan Belanda saat kembali ke Sumatra. Saat itu, revolusi sosial sedang berkembang. Sebuah kelompok dari Pemuda Sosialis Indonesia menentang Feodalisme. Akhirnya masa kepemimpinan Amir pun hancur dan ia ditangkap.
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.