FITRA soal revisi UU KPK: Jokowi harus berani tolak!

Jika KPK dilemahkan oleh UU-nya, maka tidak ada lembaga yang mengawasi penganggaran uang negara.

Revisi UU KPK masih menuai pro dan kontra. Manajer Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi, mengatakan KPK merupakan perisai keuangan negara. Jika KPK dilemahkan oleh UU-nya, maka tidak ada lembaga yang mengawasi penganggaran uang negara.

"KPK harus dipertahankan karena perisai keuangan negara. Kalau tidak uang rakyat tidak efektif dalam memanfaatkannya," kata Apung dalam sebuah konferensi pers di Gedung PGI, Jakarta Pusat,Selasa (9/2).

Menurutnya, UU yang perlu segera direvisi yaitu Tipikor bukan KPK. Dalam kondisi seperti ini, Fitra berharap Presiden Jokowi turun tangan dan mencabut revisi UU KPK yang dinilai melemahkan keberadaan KPK dalam memberantas tikus-tikus pencuri uang negara.

"Jokowi harus berani menolak, bukan hanya lewat jubir atau pembantunya. Harus dengan sendirinya," tegas Apung.

Hal itu sangat mendesak dilakukan Jokowi. Sebabnya, di tahun 2015 lalu KPK telah menyelamatkan Rp 7 triliun uang negara yang terindikasi merugikan negara dari sektor ekonomi yang melibatkan salah satu BUMN.

"KPK tidak hanya menelusup pada ranah anggaran tapi mulai ke perekonomian negara," ungkap Apung.

Baca juga:
Pemerintah akan tarik diri jika revisi UU terbukti lemahkan KPK
Baleg DPR putuskan bentuk Panja Harmonisasi Revisi UU KPK
Romo Benny: Jika setuju revisi UU KPK, Jokowi jauh dari rakyat
Prof Romli: Jangan sampai KPK menganggap semua lembaga korup
Tolak revisi UU, Gerindra usul seluruh pejabat wajib disadap KPK
Revisi UU KPK, Baleg DPR dengarkan keterangan pakar hukum
Diundang Baleg, Pakar Hukum Pidana ini tak setuju ada revisi UU KPK