Fokus berantas teroris, Menhan sebut Indonesia belum perlu wamil

Menurut Ryamizard, wajib militer dilakukan pada negara yang tengah atau dalam keadaan darurat seperti hendak perang.

2017-01-16 15:39:22

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahajo Kumolo berencana mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) usai dinyatakan lulus, beberapa waktu lalu. Bila diperlukan, lanjut Tjahjo, mereka akan diperbantukan di Komando Rayon Militer (Koramil).

Menanggapi rencana tersebut, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tak sependapat dengan Tjahjo. Menurut Ryamizard, wajib militer dilakukan pada negara yang tengah atau dalam keadaan darurat seperti hendak perang.

"(Wajib militer) Itu maunya Mendagri. Kalau kita sudah antisipasi mau perang, mau kacau gitu ya boleh-boleh saja," kata Ryamizard di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1).

Ryamizard mengaku, saat ini tengah fokus pada kasus teroris yang belakangan marak terjadi di Indonesia. Dalam hal ini tentunya warga negara wajib diberikan pemahaman bela negara yang satu paket dengan wajib militer.

"Karena yang kita hadapi itu teroris, itu masalah paham. Makanya bangsa ini harus dimasukkan paham Pancasila. Perlu enggak perlu tapi sementara itu dulu lah yah," tutur Ryamizard.

Sementara itu terkait bela negara, kata dia, pada akhirnya membuat warga negara paham bagaimana mencintai negaranya sendiri. "Dia berkorban untuk negara, sebelum dia berkorban dia harus bangga dulu. Nah bangga itu dari diberikan pengertian," ujar Ryamizard.

"Jangan sampai seperti bangsa lain yang lari lari ngungsi, eksodus (pergi ramai-ramai). Kalau bangsa kita kan enak enggak ada yang ngungsi," sambungnya.

Baca juga:
Menteri PANRB tegaskan lulusan IPDN mengabdi di daerah masing-masing
Mendagri wajibkan lulusan IPDN ikut wajib militer
16 Praja IPDN dipecat, salah satunya terlibat kasus kekerasan
Wiranto harap lulusan IPDN bawa revolusi mental ke daerah

(mdk/ded)