FX Rudy Soal Anggaran Pilkada Bengkak: Kita Listrik Saja Utang
Selain listrik, dia mengaku, hingga akhir tahun Pemkot Solo juga masih mempunyai tanggungan untuk pembayaran BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), telepon dan air PDAM.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solo Nurul Sutarti mengatakan, dibutuhkan biaya tambahan sebesar Rp 10,1 miliar jika Pilkada digelar 9 Desember 2020. Anggaran tersebut salah satunya untuk penambahan tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 784 lokasi.
Menanggapi pembengkakan anggaran tersebut, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengaku kesulitan untuk memenuhinya. Apalagi kondisi saat ini yang masih dalam pandemi Covid-19. Dimana pos anggaran banyak yang terserap untuk penanganan Covid-19.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
"Kita tidak mungkin bisa memberikan tambahan anggaran. Kita ini sudah kesulitan kok, listrik saja ngutang kok," katanya, Selasa (2/6).
Selain listrik, dia mengaku, hingga akhir tahun Pemkot Solo juga masih mempunyai tanggungan untuk pembayaran BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), telepon dan air PDAM.
"Kita ini sudah nggak punya uang. Kita bayar BPJS saja utang kok, listrik utang, telepon, PDAM," ujarnya.
Namun untuk dana Pilkada 2020 yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu dipastikan tidak akan dipangkas. Hal tersebut sesuai petunjuk pemerintah pusat. Terkait pembengkakan anggaran itu, Rudy mengaku belum berkoordinasi dengan KPU.
"Saya nggak ngerti dari mana sumber dana untuk mencukupi tambahan anggaran KPU.
Belum ada koordinasi dengan KPU. DPRD juga pasti nggak bisa menaikkan juga," jelasnya.
Dia menambahkan, sejak pandemi Covid-19, pendapatan Pemkot Solo berkurang drastis. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya keringanan pajak yang diberikan kepada UMKM hingga perusahaan besar. Kendati demikian, ia menjamin akan melunasi utang utang tersebut pada awal tahun 2021.
"Kita akan bayar awal tahun 2021. Sudah kita surati semua, pokoknya persoalan di tahun 2020 diselesaikan sebelum 30 Januari 2021," tutupnya.
Baca juga:
Di Balik Langkah Mundur Para Petahana
Mundur Lawan Gibran Demi Urusan Kemanusiaan
Imbas Covid-19, Anggaran Pilkada Solo Membengkak Rp10,1 Miliar
Tahapan Pilkada Solo Dimulai, KPU Akan Lantik 162 Anggota PPS
Manuver Gibran di Tengah Pandemi
Purnomo Mundur dari Pilkada Solo, Teguh Prakosa Tunggu Keputusan PDIP