Gandeng KPK, Mendagri ingin rekrutmen IPDN tak bau korupsi

"Untuk rekrutmen, penempatan kuota, dan persyaratan ini jangan sampai ada indikasi KKN di IPDN, 2014 masih bocor."

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan terdapat sejumlah kebocoran yang berujung pada indikasi adanya korupsi dalam sistem perekrutan mahasiswa baru Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sepanjang tahun 2014. Meski demikian, Tjahjo tidak menyebut di mana letak kebocoran tersebut.

"Untuk rekrutmen, penempatan kuota, dan persyaratan ini jangan sampai ada indikasi KKN di IPDN, 2014 masih bocor," ujar Tjahjo di kantornya, Jakarta, Senin (22/12).

Atas hal itu, Tjahjo akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya potensi korupsi dalam sistem rekrutmen calon mahasiswa IPDN.

"Ini sudah dibicarakan dengan KPK, termasuk beberapa hal yang berkaitan dengan oknum kepala daerah yang tidak benar," kata dia.

Selanjutnya, terang Tjahjo, terdapat beberapa bagian dari sistem rekrutmen yang dinilai tidak adil. Hal itu memangkas kesempatan bagi para putra daerah yang kurang mampu untuk menjadi calon praja.

"Mengenai kuota, mengenai aturan-aturan yang tidak adil, mengenai indikasi KKN, itu sudah disampaikan ke kami sebagai bahan catatan. Mari kita bersama dengan KPK besok mengecek secara betul," ungkap dia.

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan secara ketat terhadap proses rekrutmen mahasiswa baru di IPDN tahun 2015. Dia berharap proses rekrutmen bisa berjalan secara lebih jernih.

"Yang kemarin lolosnya tidak sesuai ya kita pantau terus. Mudah-mudahan 2015 akan lebih ketat dan lebih selektif," terangnya.