Gencar panggil saksi suap raperda zonasi, KPK bidik tersangka baru?

Tidak menutup kemungkinan kasus ini akan menyeret anggota DPRD DKI lainnya dan Pemerintah Provinsi DKI.

Kisruh suap pembahasan dua raperda reklamasi teluk Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih saja melakukan pemeriksaan secara intens terhadap para saksi. Tidak hanya saksi KPK juga terus menggali keterangan para tersangka guna menguak siapa saja yang terlibat dalam suap reklamasi tersebut.

Pelaksana harian kabiro humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan hingga saat ini penyidik KPK masih mendalami peran peran saksi dan tersangka.

"Masih akan dilanjutkan riksa saksi-saksi dan tersangka," ujar Yuyuk kepada merdeka.com, Senin (23/5).

Namun dia enggan menyampaikan sudah sejauh mana proses penyidikan terhadap kasus ini. Termasuk keterlibatan staf Gubernur DKI Jakarta, Sunny Tanuwidjaja. Menurutnya alasan Sunny bolak balik ke komisi antirasuah lantaran memang penyidik gencar ingin segera menuntaskan kasus ini dengan jelas.

"Saya tidak bisa informasikan kasusnya sampai mana karena masih didalami oleh penyidik," imbuhnya.

Meski begitu, dia mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan kasus ini ke anggota DPRD DKI Jakarta lainnya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ya itu memungkinkan," tandasnya.

Seperti diketahui, kasus ini mencuat ke publik saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Sanusi saat melakukan transaksi dengan Trinanda Prihantoro, karyawan PT Agung Podomoro Land, di sebuah pusat perbelanjaan Jakarta Selatan, Kamis (31/3).

Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang senilai Rp 1 miliar 140 juta sebagai barang bukti. Sehari setelah melakukan operasi tangkap tangan penyidik KPK menggeledah ruang kerja Sanusi di DPRD DKI Jakarta dan menemukan 10 bundel uang pecahan Rp 100 ribu. Disebutkan presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja memberikan uang Rp 2 miliar kepada Sanusi sebanyak dua tahapan.

Pemberian uang tersebut diduga untuk memuluskan raperda yang saat itu sedang dirancang. Sebagai informasi hingga saat ini pembahasan raperda belum menemukan titik kesepakatan.

Pengembang menginginkan kewajiban kontribusi tambahan kepada pemprov DKI Jakarta sebesar 5 persen, sedangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikeras agar pengembang berkontribusi sebesar 15 persen.

Seperti diketahui, PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.

Dalam reklamasi pantai utara ini PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group merupakan dua pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

PT Agung Sedayu Group menggarap proyek Pulau A, B, C, D dan E dengan total luas sekitar 1.331 hektare melalui anak perusahaannya, PT Kapuk Naga Indah. Sedangkan PT Agung Podomoro Land akan menggarap proyek Pulau G seluas 161 hektare melalui PT Muara Wisesa.

Baca juga:
Mereka salahkan Ahok soal kontribusi pengembang tanpa aturan
Langkah Ahok soal diskresi reklamasi Jakarta dianggap sudah tepat
Ketua KPK sindir Ahok soal barter Kalijodo dengan reklamasi
Ahok: Sudah lazim di seluruh dunia bebankan pembangunan ke pengusaha
Agus Rahardjo sebut data kasus reklamasi makin banyak