Genjot Vaksinasi PMK di Daerah, Kementan Gandeng TNI dan Polri

Kewenangan vaksinasi PMK di bawah kendali dokter hewan, namun untuk mengantisipasi keterbatasan jumlah dokter hewan dan tenaga paramedik kesehatan hewan di seluruh Indonesia, Kementan inisiatif melakukan kolaborasi lintas sektoral, di antaranya dengan TNI dan Polri.

2022-07-06 15:11:10

Kementerian Pertanian (Kementan) menggencarkan vaksinasi massal bagi hewan ternak untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK). Kewenangan vaksinasi PMK di bawah kendali dokter hewan, namun untuk mengantisipasi keterbatasan jumlah dokter hewan dan tenaga paramedik kesehatan hewan di seluruh Indonesia, Kementan inisiatif melakukan kolaborasi lintas sektoral, di antaranya dengan TNI dan Polri.

Kolaborasi Kementan dan Polri tersebut digelar, khususnya dalam penyelenggaraan Training of Trainer (ToT) vaksinasi PMK, yang melibatkan personel dokter hewan dan tenaga paramedik kesehatan hewan pada lingkup Polri.

Pelatihan TOT vaksinasi PMK diselenggarakan secara offline selama tiga hari di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Bogor, 5 sampai 7 Juli 2022.

Tenaga dokter hewan sejumlah 20 orang dan paramedik kesehatan hewan lingkup Polri berjumlah tiga orang dari TNI/Polri seperti Ditpolsatwa, Lemdiklat Polri, Hubinter Polri, Polda DIY, Polda Jateng, Polda Jabar, Polda Bali, Polda Kaltim dan Polda Jambi.

"Mereka akan dilatih secara teknis dan metodologi sebagai fasilitator, sehingga nantinya diharapkan dapat melatih anggota Polri lainnya yang menjabat sebagai petugas kesehatan untuk ikut serta sebagai tim vaksinasi PMK," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi, Jakarta, Rabu (6/7).

Dedi mengatakan bahwa pelatihan ini sangat perlu. "Bahkan harus dilaksanakan segera. Karena distribusi vaksin secara besar-besaran segera dilakukan. Kita ingin penyebaran PMK segera ditekan, bahkan diputus," lanjut Dedi.

Dia menambahkan bahwa saat ini dunia tidak dalam kondisi biasa-biasa saja, karena saat ini dunia menghadapi krisis pangan global.

"Sesungguhnya sejak dua tahun lalu, FAO memprediksi bahwa salah satu dampak Covid-19 itu adalah krisis pangan global. Nampaknya dampak ini diperparah dengan kondisi perubahan iklim yang berdampak pada produksi dan produktivitas pertanian. Kondisi ini juga ternyata ditenggarai situasi geopolitik dunia saat ini yang tidak menguntungkan," ujar Dedi.

Menurutnya, kondisi itu diperparah dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Krisis pangan global ditandai dengan meroketnya harga pangan di pasar global.

"Selain itu juga akibat virus PMK yang melanda di negara timur Asia ini semakin meningkat. Beberapa akhir ini virus PMK di kawasan Asia timur mulai menyeruak termasuk di Indonesia. PMK termasuk jenis virus yang penyebarannya melalui udara. Bahkan ukuran virus PMK jauh lebih kecil dari virus Covid-19 sehingga peluang menyebarnya luar biasa," bebernya.

Kendati demikian, patut disyukuri bahwa PMK bukan jenis penyakit sinosis. Tidak menular kepada manusia, tetapi sangat mudah menular kepada hewan yang sensitif terutama hewan ternak yang berkaki belah.

"Alhamdulillah, serotimnya sudah ketemu sejak lama. Saat ini Pusvetma (Pusat Veteriner Farma) di Surabaya sedang mempersiapkan vaksin PMK yang menyebar di negara kita. Namun demikian untuk bergerak cepat kita memerlukan impor vaksin sambil menunggu vaksin yang kita buat siap semuanya," lanjutnya.

Terkait dengan penanggulangan PMK, jelas Dedi, yang utama adalah sistem karantina yang harus disiplin, ketat dan waspada. Satgas PMK mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota bahkan sampai level kecamatan sudah mulai bekerja.

Satgas PMK juga sudah menetapkan peta di mana sebaran PMK di Indonesia dan bahkan sudah dipetakan sampai level kecamatan dan sudah ada SOP-nya di Permentan yang baru, bahwa hewan ternak yang berasal dari zona merah tidak boleh bergerak alias stay at home.

Terkait sistem perkarantinaan ini tentu saja petugas terbatas, begitu pula personel TNI/Polri.

"Oleh karena itu kita semua stakeholder juga memiliki kewajiban untuk menjaga, mengarantina hewan ternak yang berkuku belah. Para peternak dan yang tergabung dalam PDHI, PDHSI kami mohon support dan bantuannya agar sistem perkarantinaan hewan benar-benar disiplin. Benar-benar waspada, konsisten terhadap segala peraturan. Jangan ada pergerakan ternak dari zona merah ke zona hijau," terang Dedi.

Dia menambahkan, hewan yang terdampak PMK perlu dirawat dengan vaksinasi. Berdasarkan data tingkat kesembuhan hewan ternak yang terpapar PMK relatif baik. Sistem sapu jagat, adalah dengan vaksinasi.

"Vaksinasi adalah langkah terakhir yang harus kita lakukan agar hewan ternak terbebas dari PMK. Sekitar 800 ribu dosis sudah lama tiba di Tanah Air. Mentan memiliki target sebelum Iduladha, vaksinasi yang 800 ribu tuntas," harapnya.

Baca juga:
Jelang Iduladha, Pemprov DKI Sudah Periksa 41.508 Hewan Kurban
Peternak Bakal Bawa Masalah Wabah PMK di Forum Internasional
Dapat 1.400 Dosis, Vaksinasi PMK di Banyuasin Dilakukan secara Bertahap
Cak Imin Minta Mendag Zulhas Cari Solusi Cepat Atasi Kenaikan Harga Bahan Pokok
Anies Baswedan Pastikan Jakarta Aman dari Penyakit Mulut dan Kuku
Puluhan Relawan Dikerahkan ke Tulungagung Tangani PMK Ternak Milik Warga

(mdk/cob)