Gerindra nilai polisi lambat usut kampanye hitam di sosmed

akun twitter Gerindra protes akun @samadabraham yang menyebut Jokowi dalam keadaan terancam.

Partai Gerindra menilai Mabes Polri tidak menanggapi kasus-kasus kejahatan umum melalui media sosial di tengah musim politik jelang Pilpres 2014. Mereka juga mendesak untuk segera mengusut secara cepat akun twitter atas nama @samadabraham yang merugikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Prabowo Subianto.

Kuasa Hukum Partai Gerindra Mahendradatta mengatakan, untuk menindaklanjuti kasus ini maka pekan depan dia akan melapor ke Mabes Polri. Sebab sampai saat ini belum ada tindak lanjut terhadap pernyataan akun twitter @samadabraham yang mengatakan kondisi capres Joko Widodo (Jokowi) dalam keadaan terancam.

"Pekan depan kami akan melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri untuk menanyakan kasus ini sudah diusut atau belum, karena ini kejahatan umum," katanya di Gerindra Media Center, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu (25/5).

Dia menambahkan, seharusnya akun yang bersifat kejahatan umum tidak perlu ada laporan atau pengaduan mendapatkan perhatian khusus. Sehingga, Mahendradata menilai, kinerja dari Mabes Polri masih belum cekatan.

"Makanya kami akan cek dulu ke Mabes Polri, apa benar ada laporan atau pengaduan kalau memang diperlukan laporan kita akan buat laporan itu agar diusut," tegasnya.

Mahendradata mengungkapkan, capres Prabowo tidak terganggu dengan program kampanye hitam yang dilakukan sekelompok orang atau kelompok pendukung tertentu. Karena sampai saat ini Prabowo masih tengah mempersiapkan diri dengan mengonsep visi dan misi ke depannya.

"Prabowo tidak terganggu dengan program black campaign, beliau konsen dengan program visi misi. Cuma kita peduli karena kejahatan umum," ungkap dia.

Apalagi akun ini sudah masuk kejahatan teroganisir. Sebuah kejahatan baru yang masuk dalam kejahatan ITE pada Pasal 35, Pasal 29, Pasal 27 ayat 3 UU ITE No 11 Tahun 2008.

Sebelumnya, kicauan twit di akun @SamadAbraham muncul tulisan hanya kematian yang bisa menghentikan Joko Widodo sebagai presiden.