Gerindra protes pemerintah rencana revisi PP soal minerba

Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara diprotes Partai Gerindra. Mereka meminta pemerintah tetap mencerminkan keadilan.

Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara diprotes Partai Gerindra. Mereka meminta pemerintah tetap mencerminkan keadilan.

Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra, Andre Rosiade, mengungkapkan, revisi terhadap peraturan turunan dari Undang-Undang Minerba diusulkan Menko Kemaritiman dan Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam revisi itu juga cenderung mengakomodir kepentingan Freeport dan Newmont.

Dua perusahaan itu diketahui izin ekspor konsentratnya akan habis pada akhir Januari 2017. Namun, Jika tidak ada Revisi PP sebelum PP 77 berakhir pada Desember 2016 ini, maka dua perusahaan itu otomatis tidak dapat melakukan ekpor konsentrat.

"Saat ini memang ada penolakan dari Asosiasi Smelter, anehnya Asosiasi Smelter tersebut dipimpin oleh Sukhyar Mantan Dirjen Minerba yang tidak memiliki perusahaan smelter. Bahkan Ketua Hariannya Vince Gohan juga tidak memiliki Smelter," terang Andre dalam keterangannya, Kamis (13/10).

Andre menduga Asosiasi Smelter yang menolak revisi membawa misi tertentu dan mewakili investor mayoritas merupakan pengusaha asing. "Dengan kata lain, apa disampaikan Asosiasi Smelter tidak ubahnya membawa kepentingan asing," ungkapnya.

Sejauh ini, kata Andre, tercatat dari 7 izin Smelter Bauksit, hanya smelter Antam dan Well Harvest Winning (WHW) yang sudah beroperasi. Selebihnya justru tidak memiliki dana cukup untuk meneruskan pembangunan.

Andre mengakui, kebijakan relaksasi ekspor bauksit dan nikel ini akan membantu pemilik tambang ingin membangun smelter, untuk meneruskan pembangunan smelter terhenti sementara akibat kehabisan dana.

"Kebijakan relaksasi ekspor juga membantu penyerapan puluhan ribu tenaga kerja dan membantu ekonomi daerah yang mengantungkan ekonominya dari tambang, mengingat banyak daerah yang mati setelah ekspor mineral ditutup," ungkapnya.

Selain itu, relaksasi ekspor mineral dapat membantu pemerintah pusat mendapatkan devisa hingga Rp 40 triliun dan dari pajak. Serta pemasukan lainnya karena multiplier efek ekonomi yang ditimbulkan.

Karena itu, revisi PP 77 sudah seharusnya diperuntukkan bagi Antam sebagai BUMN dan perusahaan swasta nasional untuk melakukan ekspor mineral. Bukan sebaliknya, relaksasi diperuntukkan bagi Freeport dan Newmont. "Saya curiga Pak Luhut sebagai PLT mendapatkan informasi yang keliru dari staf khususnya yang menyarankan untuk tidak membuka keran ekspor mineral untuk Antam dan Swasta Nasional. Ini kan sama saja memberikan keuntungan atau karpet merah bagi Freeport dan Newmont, sementara Antam sebagai BUMN dianaktirikan," sebutnya.

Gerindra, kata Andre, sebenernya mendukung terhadap rencana revisi PP 77, dengan catatan tersebut. Terutama tetap mengedepankan kepentingan nasional dan berlandaskan azas keadilan, di mana semua pemilik tambang yang komit membangun smelter agar diizinkan melakukan ekspor bahan tambang khususnya BUMN seperti Aneka Tambang. Kepada Plt Menteri EDM, dia meyakini sebagai Prajurit Sapta Marga maka Menteri Luhut tetap memperjuangkan kepentingan nasional bukan sebaliknya membela kepentingan asing.