Gerindra sebut Jokowi bisa timbulkan luka lama ungkap kasus HAM 1965

"Untuk apa kita capek-capek buat meminta maaf dan lain sebagainya, bukan itu yang paling penting."

Anggota Komisi III DPR Supratman, Andi Agtas mengaku tidak sepakat instruksi Presiden Joko Widodo kepada Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan buat ungkap kuburan masal korban 1965. Dia merasa upaya penuntasan kasus HAM berat masa lalu justru memunculkan luka lama.

"Itu nanti menimbulkan luka lama. Menurut saya lebih bagus kita berpikir ke depan karena yang begitu-begitu kan bisa menimbulkan gejolak lagi di masyarakat, terutama bagi pihak korban PKI yang lalu juga," kata Supratman saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/4).

Politikus Gerindra mengungkapkan, masih banyak persoalan lain harus segera dieksekusi dibanding penuntasan kasus HAM 1965. Sebab, bangsa ini menanggung beban bagi berlangsungnya kesejahteraan masyarakat di masa depan.

"Kan ada banyak masalah bangsa hari ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah bagaimana berpikir tentang devisit anggaran, bagaimana berpikir soal pembangunan infrastruktur, bagaimana caranya mengurangi angka kemiskinan. Kan lebih bagus itu daripada kita membuka luka lama. Kita tidak akan selesai-selesai dan tidak akan maju sebagai sebuah bangsa," jelasnya.

Sedangkan terkait desakan publik agar Jokowi meminta maaf pada keluarga korban 1965, ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR ini mengaku tidak sepakat. Baginya hal itu hanya akan menjadi tindakan sia-sia.

"Untuk apa kita capek-capek buat meminta maaf dan lain sebagainya, bukan itu yang paling penting. Nanti konsekuensinya akan lebih timbul masalah lagi kalau itu yang dilakukan. Tetapi sekali lagi peristiwa kemarin yang sudah terjadi dan data-data yang menyangkut itu kan tidak ada yang valid," pungkasnya.

Baca juga:
Hanura dan NasDem setuju langkah Jokowi ungkap kasus HAM 1965
YLBHI sambut positif sikap Jokowi usut tuntas tragedi 65
Pemerintah jangan cari-cari alasan buat minta maaf ke korban 65
Ini bukti ada kuburan massal korban tragedi 65
Fahri Hamzah minta Jokowi jadi aktor rekonsiliasi tragedi '65
Orba kerap pelintir sejarah, PDIP dukung tragedi 1965 diungkap