Gubernur Jabar ingatkan PNS tak main nakal saat Pilkada serentak
Selama proses Pilkada, PNS dilarang berpihak pada pasangan calon tertentu.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menekankan para PNS yang ada di lingkungannya tetap menjaga netralitas saat menghadapi Pilkada serentak 2015. Delapan daerah di Jabar akan menyemarakkan hajat demokrasi akbar yang diselenggarakan 9 Desember 2015.
Hal itu disampaikan Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tahun 2015, dengan tema 'mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menyukseskan Pilkada serentak di Jawa Barat' di Hotel Jayakarta, Kota Bandung, Rabu (18/11).
"Instruksi langsung dari Presiden (Joko Widodo), bahwa gubernur, wali kota, bupati diminta untuk menjaga netralitas PNS untuk memberikan contoh baik," katanya.
"PNS punya hak politik pada saat (pemilihan), tapi dalam prosesnya tentu saja tidak boleh berpihak pada timses, paslon yang ada," ungkapnya menambahkan.
Sehingga dia menyampaikan pada peserta Pilkada untuk bersaing secara sehat, terutama petahana yang kembali ikut dalam Pilkada serentak ini.
"Kontestan agar berkompetisi secara sehat, pelayanan publik tidak terganggu," jelasnya.
Dia juga menginstruksikan kepada aparat untuk meningkatkan status keamanan saat Pilkada serentak nanti. Misalkan jika daerah tersebut dinilai rawan ringan artinya aparat menetapkan status rawan sedang, jika statusnya rawan sedang makan keamanan harus menjadi rawan berat.
"Saya tekankan antisipasi keamanan harus di atas yang kita prediksi. Antisipasi satu step di atas statusnya," tandasnya.
Dia meyakini Jabar sebagai daerah yang menjalankan Pilkada serentak tetap bisa menjaga status daerah paling aman.
"Kita bersyukur Jabar aman. Bahkan era (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) SBY pernah bilang kalau urusan Pilkada, Jabar itu paling aman. Kita akan pelihara dan pertahankan," ungkapnya.
Delapan daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak yakni Sukabumi, Kabupaten Bandung, Indramayu, Karawang, Cianjur, Tasikmalaya, Depok, dan Pangandaran.