Gubernur NTT larang deklarasi #2019GantiPresiden jika tak berizin
Gubernur NTT bakal larang deklarasi #2019GantiPresiden jika tak berizin. Viktor menegaskan, Pemprov NTT tidak membatasi kebebasan warga untuk mendeklarasikan #2019GantiPresiden. Viktor mengaku tahu betul warga memiliki hak untuk mengganti presiden di Pilpres 2019
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat melarang deklarasi #2019GantiPresiden di wilayahnya apabila tidak memiliki izin dari kepolisian. Gerakan #2019GantiPresiden diinisiasi oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.
"Ya selama ada izin kepolisian kita kasih. Kalau enggak diizin, jangan lah," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/9).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Kenapa Vino G Bastian meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Viktor menegaskan, Pemprov NTT tidak membatasi kebebasan warga untuk mendeklarasikan #2019GantiPresiden. Viktor mengaku tahu betul warga memiliki hak untuk mengganti presiden di Pilpres 2019
"Kalau Pemilu kan ganti presiden. Jadi bukan masalah di situ, bukan hastag, tetapi masalah di izin. Dikasih (izin) enggak? Kalau tidak dikasih ya jangan," ujarnya.
"Ganti presiden biasa, memang Pemilu. 2019 Kalau Prabowo menang kan ganti presiden. Kalau Pak Jokowi tetap ya enggak jadi. Itu saja, bukan pada masalah hastag ganti presiden, tetapi pada izin keramaian. Izin melakukan kegiatan itu ada tidak. Selama ada, saya go ahead," sambungnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT Sisilia Sona menegaskan, gerakan #2019GantiPresiden resmi dinyatakan sebagai kegiatan yang dilarang. Dia mengatakan, jika ada yang hendak mendeklarasikan gerakan tersebut maka akan berhadapan dengan aparat.
"Jika ada organisasi massa yang hendak melakukan gerakan #2019GantiPresiden maka akan berhadapan dengan aparat keamanan," kata Sisilia di Kupang, Selasa (4/9).
Sisilia Sona mengatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah menyatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden resmi dilarang. Atas dasar itu maka tidak boleh ada aktivitas #2019GantiPresiden di NTT.
Larangan ini dikeluarkan setelah Presidium Gerakan #2019gantipresiden, Hajenang berencana menggelar deklarasi pada 10 November 2018 di Marombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.
Baca juga:
Ini alasan polisi tak izinkan acara jalan sehat Ahmad Dhani di Solo
Gerindra tegaskan gerakan #2019GantiPresiden bukan bagian dari Prabowo
Tak mau warga terpecah belah, mahasiswa Tangsel tolak deklarasi #2019GantiPresiden
Mardani PKS minta GP Ansor adu kreatif dengan #2019GantiPresiden
PKS yakin jika #2019GantiPresiden solid Prabowo-Sandi bakal menang
Polisi tak izinkan jalan sehat yang hadirkan Ahmad Dhani & Neno Warisman di Solo