Gubernur Soekarwo sebut ada tradisi 'upeti' dinas ke DPRD Jatim
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengakui dulunya ada tradisi di dinas-dinas untuk melakukan lobi-lobi ke DPRD. Menurutnya, kegiatan memberi 'upeti' itu terjadi ketika sistem perencanaan belum menerapkan e-budgeting.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengakui dulunya ada tradisi di dinas-dinas untuk melakukan lobi-lobi ke DPRD. Menurutnya, kegiatan memberi 'upeti' itu terjadi ketika sistem perencanaan belum menerapkan e-budgeting.
Hal ini diungkap gubernur akrab disapa Pakde Karwo ini, setelah Kepala Dinas Pertanian, Bambang Heryanto dan Kadis Peternakan Rohayati diangkut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pagi tadi (6/6) ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Bambang dan Rohayati dibawa oleh tim dari lembaga antirasuah, bersama dengan Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Moch Basuki. Turut dibawa pula, dua staf sekwan Rahman Agung dan Santoso serta sekretaris pribadi Bambang, yaitu Anang Basuki Rahmat.
"Ya, inikan kita belum tahu persis apa yang terjadi. Biar nanti penjelasan KPK, rilisnya seperti apa. Sementara yang sampeyan (Anda) tulis bahwa dia (Basuki) minta setoran dari dinas-dinas," kata Soekarwo menanggapi kasus penangkapan ini.
Dia juga mengklaim, di setiap kegiatan, dia kerap mengingatkan jangan sampai OPD-OPD (organisasi perangkat daerah) bertindak sendiri tanpa koordinasi.
"Saya kira, di hampir setiap kegiatan, saya dengan Pak Wagub (Saifullah Yusuf) mengingatkan, jangan sampai OPD-OPD itu berjalan sendiri. Kemudian melakukan koordinasi di luar kedinasan dengan lembaga-lembaga lain, termasuk legislatif. Harus dikoordinir menurut prioritas," paparnya.
Diakui Soekarwo, di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ada tradisi memberi setoran ke lembaga legislatif. "Itu kan waktu zaman dulu ketika perencanaan belum sebaik sekarang. Ada yang kurang, kemudian ada lobi dengan DPR. Itu dulu, sekarang sudah enggak ada," dalihnya.
Seperti diketahui, sejak Senin siang (5/6) kemarin, lembaga eksekutif dan legislatif di Jawa Timur dikejutkan dengan aksi penyegelan KPK terhadap Kantor Komisi B DPRD Jawa Timur, Moc Basuki. Politikus Partai Gerindra ini terlibat kasus suap Perda ternak sapi betina.
Baca juga:
Ini kronologi ditangkapnya Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur oleh KPK
Ketua Komisi B DPRD Jatim terima suap dari dinas tiap 3 bulan sekali
2 Kepala dinas diamankan KPK, Gubernur Soekarwo siapkan Plt
Selain ruangan DPRD Jatim, KPK juga geledah rumah politikus Gerindra
Ketua Komisi B DPRD Jatim disebut sering safari ke dinas-dinas
DPD Gerindra bertanya-tanya soal KPK segel ruangan di DPRD Jatim
Politikus Gerindra tak ada saat KPK segel ruangan di DPRD Jatim
-
Kapan Pertempuran Surabaya terjadi? Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, terutama orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945.
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Kapan Kirab Kebo Bule di Surakarta diadakan? Surakarta memiliki tradisi pada perayaan malam 1 Suro atau bisa disebut malam tahun baru Hijriah.
-
Siapa yang berjuang melawan penjajah di Surabaya? Mereka gugur dengan mulia sebagai pahlawan yang ingin mempertahankan tanah air.
-
Kapan pertempuran hebat di Surabaya terjadi? Pada hari ini tepat 78 tahun yang lalu terjadi pertempuran besar di Surabaya yang menewaskan sekitar 20.000 rakyat setempat.