Hakim konstitusi tak sekadar independen tapi perlu imparsial

Agar putusannya murni berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi," ungkap Palguna.

2016-08-14 16:18:11

Mahkamah Konstitusi

Hakim Mahkamah Konstitusi Republik (MKRI) I Gede Dewa Palguna mengatakan, Mahkamah Konstitusi harus selektif menjaring hakim konstitusi agar bisa mengeluarkan putusan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Hakim konstitusi, kata dia, bukan hanya sekedar independen tetapi juga harus imparsial.

"Agar putusannya murni berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi," ungkap Palguna di Convention Center, Nusa Dua, Bali.

Secara internal, menurut Palguna, antara hakim konstitusi perlu membangun kerja sama yang baik. Tidak hanya sebatas menyelenggarakan seminar atau imposium, namun perlu penguatan institusi.

"Itu sangat dibutuhkan kerja sama Association of Asian Constitutional Cours (AACC) Equivalent Institution," ujar dia.

Tak hanya memperkuat institusi, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai pusat pendidikan pancasila dan konstitusi. Pusat pendidikan ini yang nantinya bisa membentuk kesadaran warga negara atas hak dasar konstitusi. Sehingga antara Mahkamah Konstitusi dengan masyarakat memiliki korelasi dalam mencapai tujuan konstitusional.

"Hal seperti itu ke depannya diperlukan," tandasnya.

(mdk/hrs)

Hakim Konstitusi Pertanyakan Peran Risma Minim Saat Pembagian Bansos Dibanding Airlangga dan Muhadjir

Padahal, pembagian bansos adalah tupoksi dari Kemensos.

Tri Rismaharini 1 tahun yang lalu

Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.

Sidang MK 1 tahun yang lalu

Akademisi: Hak Angket untuk Mengawasi, Bukan Menggagalkan Hasil Pemilu

Persoalan Pemilu harus dilaporkan ke Bawaslu dan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

Hak Angket 1 tahun yang lalu

Akademisi: Hak Angket untuk Mengawasi, Bukan Menggagalkan Hasil Pemilu

Persoalan Pemilu harus dilaporkan ke Bawaslu dan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

Hak Angket 1 tahun yang lalu

Cak Imin: Kalau Ada yang Dicurangi, Kita Siapkan Gugatan ke MK!

Cak Imin mengaku bakal melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika menemukan kecurangan pada Pemilu 2024.

Cak Imin 1 tahun yang lalu

Anies-Cak Imin Minta MK Batalkan Hasil Pemilu 2024 dan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

BW meminta hakim Konstitusi dapat memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.

Mahkamah Konstitusi 1 tahun yang lalu

Cak Imin: Kalau Hakim Tidak Diperhatikan, Mana Mungkin Hukum Bisa Ditegakkan

Cak Imin mendesak pemerintah serius menyikapi aksi cuti massal hakim se-Indonesia yang menuntut ketidakadilan dan kesejahteraan.

Cak Imin 1 tahun yang lalu

Namanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos

Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

sengketa pilpres 2024 1 tahun yang lalu

MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Kontroversi Terhadap Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memutuskan presidential threshold bertentangan dengan konstitusi, membuka peluang bagi demokrasi yang lebih inklusif.

MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden 1 minggu yang lalu

Anggota Komisi III Ingatkan KPK Jangan Mangkir Sidang Praperadilan

KPK diminta tidak mengabaikan hak konstitusional dari setiap tersangka untuk mengajukan gugatan praperadilan.

KPK 1 tahun yang lalu

Cak Imin Tegaskan Pansus Haji Bukan karena Dendam Pribadi pada Menag Yaqut: Saya Harap PBNU Belajar Konstitusi

Cak Imin menegaskan Pansus Haji yang dibentuknya tidak ada hubungannya dengan PBNU.

Konflik PBNU dan PKB 1 tahun yang lalu

Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Memihak Paslon Tertentu: Mencederai Sistem Pemilu

Hakim konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024

Arief Hidayat 1 tahun yang lalu