Hakim MK Tegur Muhadjir Saat Bela Jokowi Sering Kunker ke Jateng: Mohon Bapak Tak Berpendapat soal Itu
Muhadjir membela Jokowi yang lebih sering mengunjungi Jawa Tengah.
Hakim MK meminta Muhadjir tak membela Jokowi yang kerap melakukan kunker ke Jateng.
- Jokowi Tak Hadir di Muktamar, PKB: Sudah Cukup Diwakilkan Wapres dan Menko Polhukam
- Hakim MK Saldi Isra Cecar 4 Menteri Jokowi soal Presiden Lebih Sering ke Jawa Tengah Selama Pemilu 2024
- Hakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden
- Hakim MK Tanya Apa Pembagian Bansos Harus Koordinasi? Ini Penjelasan Menteri Jokowi
Hakim MK Tegur Muhadjir Saat Bela Jokowi Sering Kunker ke Jateng: Mohon Bapak Tak Berpendapat soal Itu
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegur Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Muhadjir ditegur, saat membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih sering mengunjungi Jawa Tengah dalam sidang lanjutan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal ini bermula saat Muhadjir menjawab pertanyaan hakim mengenai Jokowi lebih sering mengunjungi Jawa Tengah ketimbang daerah lain. Muhadjir menyebut, Jokowi sudah sering mengunjungi Jawa Tengah jauh sebelum Pilpres 2024.
"Mengenai bapak presiden, jadi sebetulnya kunjungan bapak presiden itu kan bukan sekarang saja ya, itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau," kata Muhadjir, Jumat (5/4).
Muhadjir mengaku tahu betul pola kepemimpinan Jokowi karena pernah menjadi anak buah di Kabinet Kerja periode 2014-2019.
"Pak presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa, untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan," imbuhnya.
Selain itu, Muhadjir menyebut Jokowi selalu menekankan pentingnya belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada awal tahun.
"Karena itu DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September, sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos. Di situlah presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver, sekaligus untuk mendapatkan feedback umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu," sebutnya.
"Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka. Misalnya sampai orang untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog, itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah beliau bekrunjung 100 titik, kemudian beliau akan membagikan PKH, PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik itu taruhlah 20 ribu satu titik, berapa? Kan ada 800 ribu, masa 800 ribu di kunjungan beliau bisa memengaruhi seluruh Indonesia?”
sambungnya.
merdeka.com
Muhadjir mengaku, belum memiliki angka-angka yang jelas. Namun, dia menyebut sepanjang yang dia ketahui Jokowi tidak hanya membagikan bantuan di satu titik saja melainkan bisa mencapai lima titik.
"Dan sekarang ini adalah tahun terakhir kepemimpinan beliau, beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis saat ini sudah tuntas, beliau betul-betul, wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena itu, sekarang ini kalau beliau berkunjung pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan mengeeck keadaan bansos, mengecek yang lain, jadi biasanya lebih dari 5 titik," paparnya.
Menurutnya, jika ada daerah yang kerap dikunjungi oleh Jokowi, kemungkinan besar lokasi itu memiliki banyak proyek strategis nasional.
"Sekali lagi saya sampaikan, terlalu musykil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos. Kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense,” ucapnya.
Hakim Suhartoyo langsung menegur Muhadjir.
"Mohon bapak tidak berpendapat soal itu," ujar Hakim Suhartoyo.
Muhadjir pun meminta maaf sambil menganggukkan kepalanya.
"Mohon maaf, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Yang Mulia kalau kurang berkenan," ujar Muhadjir.