Hasil Pertemuan Polri dan PPATK Terkait Temuan Aliran Dana Narkoba Rp120 Triliun
Selain itu, Krisno melanjutkan, pihaknya juga membahas kerjasama dalam pengusutan kasus temuan dua pabrik obat keras ilegal yang ada di Yogyakarta.
Polri telah melakukan pertemuan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya temuan aliran dana Rp 120 triliun untuk transaksi narkoba.
Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Siregar menyampaikan, temuan tersebut telah diserahkan ke penyidik lain di luar Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Kapan seleksi tingkat Mabes Polri untuk calon taruna Akpol yang lulus di Polda NTT? Mereka yang lulus masih akan mengikuti seleksi di tingkat Mabes Polri pada 7 Juli hingga 1 Agustus 2024.
"Terkait adanya rekening Rp 120 triliun yang dicurigai sebagai hasil transaksi narkoba sudah diserahkan PPATK ke penyidik lain, bukan ke penyidik Ditipidnarkoba Bareskrim Polri. Manakala diserahkan ke kami maka siap untuk ditindaklanjuti," tutut Krisno dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).
Selain itu, Krisno melanjutkan, pihaknya juga membahas kerjasama dalam pengusutan kasus temuan dua pabrik obat keras ilegal yang ada di Yogyakarta.
"Dittipidnarkoba Bareskrim Polri akan berjasama dengan PPATK untuk penyidikan TTPU pada TPA produksi atau peredaran gelap obat-obatan keras ilegal di dua TKP di wilayah DIY," jelas dia.
Krisno berharap Polri dan PPATK dapat terus meningkatkan sinergitas dalam memberantas peredaran narkoba dan tindak pidana pencucian uang yang menyertai berbagai perkara bisnis haram tersebut.
"Ditipidnarkoba Bareskrim Polri dan PPATK bersepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba melalui optimalisasi penyidikan TPPU," Krisno menandaskan.
Polisi melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya temuan aliran dana Rp 120 triliun untuk transaksi narkoba. Hal tersebut melibatkan sejumlah pihak dan korporasi.
"Dalam hal ini, Bareskrim Polri khususnya Dittipid Narkoba telah melalukan koordinasi dengan PPATK untuk menindaklanjuti dari temuan PPATK tersebut," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/10/2021).
Menurut Rusdi, pihaknya memang selalu menjalin kerja sama dalam investigasi dan pengungkapan berbagai kasus. Termasuk soal hasil kejahatan narkoba.
"Sedang ditindaklanjuti, tentunya hasilnya bagaimana kita tunggu saja perkembangan," kata Rusdi.
Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyebut ada keterlibatan sejumlah orang dan korporasi terkait aliran dana Rp 120 triliun terkait jual beli narkoba. Sedikitnya secara total, ada keterlibatan 1.339 orang dan korporasi.
Hal itu pertama kali mencuat ketika Dian melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi III DPR RI, Rabu, 29 September lalu. Kemudian, ia kembali menjelaskan terkait hal tersebut melalui YouTube channel PPATK.
"Aliran dana ini, itu melibatkan angka pihak yang terlapor istilah kita, melibatkan sejumlah orang dan korporasi, jumlah total 1339 individu dan korporasi yang kita periksa dan kita catat sebagai aliran transaksi keuangan yang mencurigakan dairi tindak pidana narkoba ini," tuturnya seperti dikutip, Kamis (7/10/2021).
Bahkan Dian menyebutkan bahwa angka tersebut masih dikatakan angka yang kecil. Pasalnya, dalam sistem intelijen yang dilakukannya, terjadi beberapa pengurangan atau mengeliminir angka-angka yang biasa digunakan oleh lembaga keuangan.
"Rp 120 triliun ini sebetulnya angka konservatif, angka tersebut bisa dibilang angka yang kecil karena saya mencoba mengeliminir angka-angka yang biasa digunakan oleh lembaga keuangan, intelijen seperti kita. Itu secara agregat ditotalkan semua yang uang yang ada di rekening itu apakah yang halal dan haram itu digabungkan," katanya.
Kendati begitu, Dian menaksir, jumlah fantastis tersebut merupakan angka yang rasional sebagai bahan penjelasan lebih lanjut betapa pentingnya pencegahan dan pemberantasan terkait tindak pidana narkoba.
"Tentu ini hasil analisis dan pemeriksaan kita, apakah ini juga informasi yang datang dari analisis penegak hukum atau PPATK sendiri," katanya.
Lebih lanjut, Dian mengungkapkan bahwa jumlah tersebut merupakan salah satu isu yang jadi perhatian sejak lama dengan yang terjadi pada periode antara 2016-2020. Ia bahkan menyebut pada periode yang sama pula merupakan adanya peningkatan kasus narkotika.
"2016-2020 ditotalkan karena untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kasusnya dalam periode 5 tahun ini. kalau dilihat ini periode, yang mengkhawatirkan dimana narkoba ini bisa dikatakan semakin meningkat dan mungkin kita perlu ada solusi pemecahan bersama bagaimana solusi mengatasi semakin berkembangnya kegiatan-kegiatan narkoba ini," paparnya.
Dian menambahkan, angka Rp 120 triliun tak hanya bergulir di dalam negeri saja, menurutnya telah jadi hal yang lumrah bahwa peredaran dana terkait narkoba pasti melibatkan sindikat. Terkait sindikat ini ia mengamini adanya arus uang yang masuk dan keluar Indonesia.
Jadi, dalam pelacakannya, ia terus mengawasi pergerakan uang secara global, prinsipnya, kata Dian adalah follow the money.
"Misal bergerak keluar kita ikuti kemana perginya, atau bergerak datang dari luar, kita ikuti dan kita catat. Ini sebetulnya secara total ada semacam ada (kegiatan) ekspor-impor. Kalau kita misalnya bisa produksi sendiri di dalam pasti tak ada kegiatan impor kan," katanya.
Dian menaksir bahwa kegiatan 'ekspor-impor' terkait narkoba dan peredaran narkoba ini seakan borderless atau tak mengenal batas termasuk batas negara. Alasannya, hal itu mencakup jaringan internasional.
"Menurut catatan kita ada bahan baku tertentu untuk produk-produk tertentu dari narkotika seperti sabu-sabu, ekspor ilegal trenggiling itu juga tercatat, ini (sisik trenggiling) dikatakan salah satu bahan yang bagus untuk produksi sabu-sabu yang berkualitas tinggi. Ini ada kaitan dari narkoba ke illegal wildlife smuggling kegiatan yang melawan hukum yang terkait dengan binatang-binatang langka," paparnya.
Lebih lanjut, Dian mengungkapkan bahwa jumlah tersebut merupakan salah satu isu yang jadi perhatian sejak lama dengan yang terjadi pada periode antara 2016-2020. Ia bahkan menyebut pada periode yang sama pula merupakan adanya peningkatan kasus narkotika.
"2016-2020 ditotalkan karena untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kasusnya dalam periode 5 tahun ini. kalau dilihat ini periode, yang mengkhawatirkan dimana narkoba ini bisa dikatakan semakin meningkat dan mungkin kita perlu ada solusi pemecahan bersama bagaimana solusi mengatasi semakin berkembangnya kegiatan-kegiatan narkoba ini," paparnya.
Dian menambahkan, angka Rp 120 triliun tak hanya bergulir di dalam negeri saja, menurutnya telah jadi hal yang lumrah bahwa peredaran dana terkait narkoba pasti melibatkan sindikat. Terkait sindikat ini ia mengamini adanya arus uang yang masuk dan keluar Indonesia.
Jadi, dalam pelacakannya, ia terus mengawasi pergerakan uang secara global, prinsipnya, kata Dian adalah follow the money.
"Misal bergerak keluar kita ikuti kemana perginya, atau bergerak datang dari luar, kita ikuti dan kita catat. Ini sebetulnya secara total ada semacam ada (kegiatan) ekspor-impor. Kalau kita misalnya bisa produksi sendiri di dalam pasti tak ada kegiatan impor kan," katanya.
Dian menaksir bahwa kegiatan 'ekspor-impor' terkait narkoba dan peredaran narkoba ini seakan borderless atau tak mengenal batas termasuk batas negara. Alasannya, hal itu mencakup jaringan internasional.
"Menurut catatan kita ada bahan baku tertentu untuk produk-produk tertentu dari narkotika seperti sabu-sabu, ekspor ilegal trenggiling itu juga tercatat, ini (sisik trenggiling) dikatakan salah satu bahan yang bagus untuk produksi sabu-sabu yang berkualitas tinggi. Ini ada kaitan dari narkoba ke illegal wildlife smuggling kegiatan yang melawan hukum yang terkait dengan binatang-binatang langka," paparnya.
Baca juga:
Bareskrim Sebut Temuan Rp120 T dalam Transaksi Narkoba Ditangani Penyidik Lain
BNN Akan Bertemu Kepala PPATK Soal Temuan Transaksi Narkoba Rp120 Triliun
PPATK Diwanti-wanti Tak Masuk Angin Usut Aliran Dana Rp120 Triliun Transaksi Narkoba
Demokrat Minta Jokowi Bentuk Satgas Soal Temuan Rekening Rp120 T Sindikat Narkoba
Polri-PPATK Segera Bahas Rekening Jumbo Rp120 Triliun Sindikat Narkoba
PPATK Temukan Aliran Dana Rp120 Triliun Terkait Transaksi Narkoba Sejak 2016-2020