Hasto: Kudatuli skenario rekayasa Orde Baru untuk bungkam demokrasi
Hasto menuturkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu berpesan untuk tidak menggunakan kekerasan di dalam menyikapi peristiwa kekerasan tersebut.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengajak seluruh kader PDIP dan rakyat untuk mengingat dengan mendalam peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli). Hal ini disampaikan Hasto saat menghadiri pentas seni budaya peringatan di Telaga Jonge, Desa Pacarejo, Kecamatan, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Jumat (27/7).
"Peristiwa tersebut merupakan skenario rekayasa politik Orde Baru untuk membungkam demokrasi arus bawah dengan kekerasan," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Jumat (27/7).
-
Apa yang disita dari Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK? Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Kenapa Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM? Dia menceritakan sempat terjadi cekcok dengan penyidik gara-gara handphonenya disita dari tangan asistennya. Pun pada saat pemeriksaan itu juga belum memasuki pokok perkara.
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Rakernas PDIP? Ganjar tiba di lokasi pukul 13.27 WIB dengan mengenakan pakaian serba merah sambil membawa gambar Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden pertama RI, Soekarno.
-
Kapan Ganjar Pranowo hadir di Rakernas PDIP? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Bagaimana menurut Gibran soal pernyataan Hasto yang menuding Jokowi mengambil alih kepemimpinan PDIP? Wali Kota Solo juga menepis pernyataan Hasto yang menuding Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dan mengincar kursi ketua umum DPP PDIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri. "Mengambil alih ? Enggak, nggak ada seperti itu," ungkapnya.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
Hasto menuturkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu berpesan untuk tidak menggunakan kekerasan di dalam menyikapi peristiwa kekerasan tersebut.
Sebagai pengingat, lanjut dia, pada tahun 1993, Megawati lewat Kongres Surabaya terpilih menjadi Ketua Umum PDI hingga periode 1998. Namun, terpilihnya Megawati tak mendapat restu dari pemerintah Soeharto sehingga dibuatlah PDI tandingan.
Difasilitasi pemerintah Orde Baru, PDI tandingan menggelar kongres di Medan dan memilih Soerjadi sebagai ketua umum. "Upaya massa PDI Soerjadi merebut kantor PDI Pro-Mega inilah yang memicu terjadinya peristiwa Kudatuli," ujar Hasto.
Kemudian, dalam perjalanannya menghadapi Pemilu 1999, PDI Pro-Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan yang kemudian dideklarasikan pada 1 Februari 1999.
Hasto menambahkan, dalam Pemilu 1999 PDI Perjuangan mampu merebut mayoritas hati rakyat Indonesia yang rindu akan perubahan. Dalam kontestasi paling demokratis pasca-Orde Baru, PDI Perjuangan menang dengan 33 persen suara.
"Rakyat menghendaki PDI Perjuangan untuk menang. Karenanya seluruh kader untuk mengetuk pintu masyarakat dalam rangka mendengarkan aspirasi untuk menjaga kepercayaan rakyat," ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Ketua DPD PDI Perjuangan DIY Bambang Prastowo mengajak seluruh kader dan masyarakat yang hadir untuk mengheningkan cipta terhadap para korban peristiwa Kudatuli.
"Harus selalu diingat karena sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Sekjen PDIP ajak kader bangkitkan kekuatan arus bawah menangkan Pemilu 2019
Gerindra-PDIP belum kembalikan Pakta Integritas soal caleg eks koruptor ke Bawaslu
PDIP tegaskan belum bahas pembentukan timses Jokowi
PDIP: Kok SBY kembali berulah tentang hubungan dengan Mega belum pulih?
Demokrat sebut 'kudatuli' ritual politik PDIP sejak SBY kalahkan Mega