ICMI minta HTI buktikan diri tidak bersalah di pengadilan
ICMI minta HTI buktikan diri tidak bersalah di pengadilan. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menghargai keputusan pemerintah Indonesia yang mengusulkan pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang tindakannya dianggap bertentangan dengan dasar negara.
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menghargai keputusan pemerintah Indonesia yang mengusulkan pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang tindakannya dianggap bertentangan dengan dasar negara.
Kendati begitu, Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie meminta agar HTI tetap memperoleh kesempatan hukum berargumentasi mengenai alasan yang dituduhkan. Jimly meminta para pengurus dan anggota HTI bila memang merasa tidak bersalah untuk membuktikannya secara hukum di pengadilan.
"Yang penting kepada pengurus HTI diberikan kesempatan membela diri, maka perlu forum pengadilan sehingga masyarakat juga mengikuti sekaligus pendidikan politik. Silakan adu argumentasi, salah menurut versi pemerintah itu aspeknya apa dari HTI," kata Jimly melalui siaran pers di Jakarta, Senin (15/5).
Jimly mengimbau agar semua organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang dinilai bertentangan dengan dasar negara, dilakukan mekanisme yang sama, yaitu melalui proses pengadilan.
"Jadi konstitusi kita sudah jelas, kebebasan berserikat, organisasi bebas, siapa saja membuat organisasi boleh dan dilindungi oleh konstitusi dengan syarat organisasi tersebut itu tidak melanggar konstitusi," ujar Jimly.
Syarat lainnya, tutur Jimly, tidak menyebarkan permusuhan dan tidak menyebarkan kebencian. Jika nantinya organisasi kemasyarakatan melanggar ketiga syarat sesuai konstitusi itu, menurut Jimly, bisa dibubarkan melalui proses peradilan dengan pembuktian.
Jimly mengungkapkan, organisasi pertama dalam sejarah Indonesia adalah ormas Islam. Berdirinya Republik Indonesia karena ormas Islam yang telah berjasa besar.
"Namun jika mereka bertentangan dengan Pancasila tidak boleh, itu adalah kewenangan yang tertinggi," tutur Jimly.
Jimly berpendapat, siapapun harus tegas dan jangan diam saat ada tindakan yang menyesatkan banyak orang. Seolah-olah merasa paling benar, padahal adalah yang sesat kemudian tidak membelanya dianggap munafik.
"Karena selama ini dibiarkan, memang harus ada ketegasan. Tetapi keputusan dibuat tidak boleh sepihak, harus adil. Keadilan harus ditegakkan untuk semuanya, termasuk teman-teman kita sendiri karena kita bernegara sama-sama," ucap Jimly.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan telah menetapkan pembubaran HTI, Senin (8/5), karena melenceng dari dasar dan azas kehidupan negara. Saat ini pemerintah sedang menyusun mekanisme pengajuan pembubaran HTI ke pengadilan.
-
Acara apa yang diduga ditunggangi oleh organisasi terlarang HTI? Acara Metamorfoshow yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ramai menjadi perbincangan. Diduga, kegiatan itu ditunggangi organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
-
Kapan pasukan HMOT dibentuk? Dalam Perang Kemerdekaan Indonesia I (1946-1947), pasukan bayaran ini ikut dikerahkan Belanda menyerang wilayah Republik Indonesia di wilayah Bekasi, Tambun, Cikampek hingga Karawang.
-
Siapa yang memimpin Ormas Hasta Karya? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Kapan HUT TNI 2023 diperingati? 5 Oktober ditandai sebagai peringatan Hari Ulang Tahun TNI.
-
Bagaimana cara merayakan HUT TNI? Anda bisa mengunggah kata-kata ucapan HUT TNI 2023 tersebut di berbagai platform media sosial pribadi sebagai bentuk dukungan dan apresiasi mendalam kepada militer.
-
Apa tugas utama tentara bayaran HMOT? Mereka sering dijadikan tim pembuka tempur bagi pasukan Belanda yang akan menyerang.
Baca juga:
Pembubaran HTI tanpa prosedur dianggap kejahatan negara
Mengadu ke Komnas HAM, Presidium alumni 212 tolak HTI dibubarkan
Cerita Wiranto pernah hadiri undangan acara HTI tahun 2008
Panglima Gatot Nurmantyo tegaskan TNI tak dukung HTI
PBNU siap bantu pemerintah ubah ideologi pengikut HTI