ICW Beberkan 10 Dampak jika Jokowi Tidak Mengeluarkan Perppu KPK
Dia melanjutkan, dampak berikutnya adalah Jokowi dinilai ingkar janji terhadap visi Nawacita.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum menentukan sikap soal Perppu KPK. ICW mengingatkan 10 dampak yang bakal terjadi jika Jokowi batal mengeluarkan Perppu.
Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana mengatakan dampak pertama, penindakan kasus korupsi akan melambat. Salah satu pasal UU KPK baru yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi adalah keberadaan dewan pengawas.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Kedua, kata Kurnia, KPK tidak lagi menjadi lembaga negara independen. Kemudian, UU KPK baru menambah daftar panjang pelemahan lembaga antirasuah itu.
Dia melanjutkan, dampak berikutnya adalah Jokowi dinilai ingkar janji terhadap visi Nawacita. Selain itu, menurutnya, melemahnya KPK bisa berpotensi menurunkan indeks persepsi korupsi. Imbas lainnya adalah terhambatnya iklim investasi ke Indonesia.
"Keempat, Presiden dinilai ingkar janji pada Nawacita. Kelima, Indeks Persepsi Korupsi dikhawatirkan akan menurun drastis. Kemudian, keenam, iklim investasi akan terhambat," kata Kurnia, Selasa (8/10).
Presiden Jokowi juga akan dinilai mengabaikan amanat reformasi, yakni soal pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dia menyebut mustahil amanat reformasi akan terealisasi jika DPR dan Pemerintah berupaya melemahkan KPK dengan revisi UU.
"Kedelapan, hilangnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah. Kesembilan citra Indonesia akan buruk di dunia Internasional. Terakhir, menghambat pencapaian program Pemerintah," tandas dia.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Baca juga:
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Presiden Bisa Terbitkan Perppu jika Keadaan Darurat
PDIP Soal Perppu KPK: Tidak Ada Alternatif Lain Kecuali Judicial Review
Solusi Terbaik Untuk Jokowi, Perppu KPK atau Legislative Review?
Penjelasan Legislative Review, Bisa Dipakai buat Ubah UU KPK
Soal Perppu KPK, Tjahjo Sebut Jokowi Belum Berikan Arahan Apapun