ICW: Pembahasan APBD ajang balas budi kepala daerah buat DPRD

Pembahasan APBD menjadi ruang untuk bagi-bagi 'jatah' proyek di kalangan anggota DPRD.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta bisa terjadi di daerah lain. Program manager divisi monitoring analisa anggaran ICW, Firdaus Ilyas menilai kisruh Ahok dan DPRD DKI dalam membahas APBD merupakan sebuah potret untuk daerah lain.

"Kalau potensi kemunculan dana siluman di daerah, semua punya, tapi eksposnya tidak ada," jelas Firdaus Ilyas di Kantor ICW, Jakarta, Senin (9/3).

Menurutnya, pembahasan APBD rawan terjadi penyimpangan legislatif maupun eksekutif. Di parlemennya sendiri, pembahasan APBD menjadi ruang untuk bagi-bagi 'jatah' proyek di kalangan anggota dewan. Sementara itu, bagi gubernur ataupun bupati, pembahasan APBD bisa menjadi ajang balas budi terhadap para penyandang dana yang mendukungnya semasa kampanye. Yakni dengan memilih mereka sebagai pelaksana proyek yang diadakan Pemda atau Pemprov.

"Sama-sama ada peluang terlibat, kalau di parlemen bagi-bagi, tapi untuk kepala daerah bisa jadi panggung balas jasa," imbuhnya.

Namun, ICW tidak bisa melakukan monitoring terhadap seluruh wilayah di Indonesia lantaran keterbatasan SDM. Meski demikian, APBD merupakan ruang untuk melihat keseriusan pemerintah dalam melakukan politik anggaran bagi warganya.

"Kita tidak bisa memantau seluruh wilayah, tapi yang jelas, soal APBD DKI bisa menjadi potret kita untuk melihat keseriusan politik anggaran wakil kita," pungkasnya.