Idealnya hakim konstitusi bukan dari kalangan politisi
Proses seleksi pencalonan hakim konstitusi lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang. Seorang hakim konstitusi idealnya berasal dari kalangan akademisi bukan politisi. Seorang hakim konstitusi haruslah seorang negarawan.
Wajah Mahkamah Konstitusi kembali tercoreng kasus dugaan suap setelah hakim konstitusi Patrialis Akbar tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum Patrialis, mantan Ketua MK Akil Muchtar juga pernah terjerat kasus sama di KPK.
Berangkat dari kasus-kasus itu, Ketua dewan etik Mahkamah Konstitusi (MK), Abdul Mukhtie meminta proses seleksi pencalonan hakim konstitusi lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang. Seorang hakim konstitusi idealnya berasal dari kalangan akademisi bukan politisi.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
"Idealnya hakim konstitusi periode pertama dari mayoritas orang perguruan tinggi tapi sekarang bergeser pada politik," ujar Abdul di Mahkamah Konstitusi, Kamis (26/1).
Abdul menuturkan, menjabat hakim konstitusi bukanlah hal mudah. Tanggung jawab yang besar dalam kepentingan publik menjadi landasan seorang hakim konstitusi harus berjiwa negarawan.
Hal pokok yang perlu dimiliki hakim konstitusi adalah menguasai secara matang tentang konstitusi. "Pola seleksi hakim konstitusi dari tiga elemen tadi (Pemerintah, DPR, Mahkamah Agung) soalnya jadi hakim itu berat harus yang negarawan. Kalau negarawan itu sifatnya untuk kepentingan publik dan mempunyai integritas harus menguasai betul betul paham konstitusi dan adil," ucapnya.
Pernyataan Abdul ini menyikapi buntut atas penangkapan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar oleh KPK. Nasib Patrialis di MK tinggal menunggu hasil dari dewan etik dan majelis kehormatan, jenis pelanggaran apa yang dilakukan hakim kader PAN itu.
Baca juga:
Patrialis Akbar diciduk KPK menunjukkan kualifikasi hakim MK rendah
Di Mahkamah Konstitusi, Patrialis bermasalah dan sering diperiksa
Kakak sebut Patrialis Akbar sedang bangun pesantren di Puncak
Dewan Etik rapat tertutup tentukan nasib Patrialis Akbar di MK
Terjaring OTT KPK, begini suasana rumah Patrialis Akbar
Kasus Patrialis, hakim MK siap diperiksa KPK tanpa izin presiden
Ketua MK tak segan minta presiden pecat Patrialis secara tak hormat