Indonesia Serahkan Kepemimpinan the 9th AMMSWD ke Laos
"Pertemuan itu diselenggarakan untuk meningkatkan apresiasi dan pemahaman ASEAN tentang promosi dan perlindungan hak-hak anak dari perspektif kerentanan," Marjuki menambahkan.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyambut baik kiprah Kementerian Sosial menjadi bagian dari semangat global dalam memperkuat pemenuhan hak- hak anak. Menurut Mensos, kerja sama ASEAN memperkuat perlindungan sosial anak, sejalan dengan arus utama dalam kebijakan Kemensos.
"Rehabilitasi sosial Kementerian Sosial terhadap anak salah satunya ditujukan untuk memperkuat dukungan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara baik. Jadi anak dan orangtua atau significant others diperkuat agar memiliki kapabilitas dan tanggung jawab sosialnya," kata Mensos di Kantor Kementerian Sosial.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa isi dari surat kabar Soenting Melajoe? Terbit pertama kali pada 10 Juli 1912, isi dari surat kabar Soenting Melajoe ini seperti tajuk rencana, sajak-sajak, tulisan atau karya mengenai perempuan, hingga tulisan riwayat tokoh-tokoh kenamaan.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
Pernyataan Mensos merespon kegiatan “The 10th ASEAN Ministerial Meeting for Social Welfare and Development (SOMSWD)” di Vientiane, Laos, 18 – 22 November 2019. Dalam event internasional tersebut, sekaligus dirangkai dengan empat pertemuan lainnya, yakni The 14th GO-NGO Forum, the 15th SOMSWD, the 14th SOMSWD Plus Three, the 6th AMMSWD Plus Three.
Marjuki selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung -- mewakili Menteri Sosial menyerahkan kepemimpinan the 9th AMMSWD kepada Menteri Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Laos. Dalam pertemuan itu, Kementerian Sosial diwakili Indonesia Focal Point for SOMSWD yakni Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kanya Eka Santi dan Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Biro Perencanaan.
Pertemuan dengan tema “Strengthening Social Protection on Vulnerable Children in ASEAN” ini, menjadi simbol komitmen negara-negara anggota ASEAN mempererat kerja sama dalam perlindungan sosial anak.
Menurut Marjuki, dalam pertemuan tersebut, para menteri dan pejabat tinggi 10 negara ASEAN menekankan pentingnya kemitraan berbagai pemangku kepentingan dalam memperbaiki sistem pembangunan kesejahteraan sosial yang berpihak pada perlindungan anak.
“ASEAN sepakat mengedepankan usaha bersama dan mobilisasi sumber daya dalam perlindungan semua anak, terutama yang rentan dan termarginalisasi,” kata Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung itu. Pertemuan juga menggarisbawahi perubahan paradigma perlindungan anak charity-based ke right-based sebagai sebuah strategi utama dalam perbaikan kebijakan perlindungan anak di tingkat nasional dan tingkat regional.
"Pertemuan itu diselenggarakan untuk meningkatkan apresiasi dan pemahaman ASEAN tentang promosi dan perlindungan hak-hak anak dari perspektif kerentanan," Marjuki menambahkan.
Forum mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan Regional Framework and Action Plan to Implement the ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection dalam konteks perlindungan anak, partisipasi anak dan pemberdayaan anak-anak dan mengajukn
rekomendasi praktis untuk memperkuat perlindungan sosial bagi anak-anak yang hidup dengan dan/atau beresiko kerentanan.
Dalam kesempatan itu pula, menteri dan pejabat tinggi di ASEAN ditambah tiga Negara yaitu China, Japan, dan Korea menyoroti berbagai inisiatif SOMSWD di tingkat regional. Antara lain the Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities, finalisasi
Kesejahteraan Sosial Laos. Dalam pertemuan itu, Kementerian Sosial diwakili Indonesia Focal Point for SOMSWD yakni Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kanya Eka Santi dan Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Biro Perencanaan.
Pertemuan dengan tema “Strengthening Social Protection on Vulnerable Children in ASEAN” ini, menjadi simbol komitmen negara-negara anggota ASEAN mempererat kerja sama dalam perlindungan sosial anak.
Menurut Marjuki, dalam pertemuan tersebut, para menteri dan pejabat tinggi 10 negara ASEAN menekankan pentingnya kemitraan berbagai pemangku kepentingan dalam memperbaiki sistem pembangunan kesejahteraan sosial yang berpihak pada perlindungan anak.
“ASEAN sepakat mengedepankan usaha bersama dan mobilisasi sumber daya dalam perlindungan semua anak, terutama yang rentan dan termarginalisasi,” kata Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung itu. Pertemuan juga menggarisbawahi perubahan paradigma perlindungan anak charity-based ke right-based sebagai sebuah strategi utama dalam perbaikan kebijakan perlindungan anak di tingkat nasional dan tingkat regional.
"Pertemuan itu diselenggarakan untuk meningkatkan apresiasi dan pemahaman ASEAN tentang promosi dan perlindungan hak-hak anak dari perspektif kerentanan," Marjuki menambahkan.
Forum mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan Regional Framework and Action Plan to Implement the ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection dalam konteks perlindungan anak, partisipasi anak dan pemberdayaan anak-anak dan mengajukan
rekomendasi praktis untuk memperkuat perlindungan sosial bagi anak-anak yang hidup dengan dan/atau beresiko kerentanan.
Dalam kesempatan itu pula, menteri dan pejabat tinggi di ASEAN ditambah tiga Negara yaitu China, Japan, dan Korea menyoroti berbagai inisiatif SOMSWD di tingkat regional. Antara lain the Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities, finalisasi.
(mdk/paw)