Ingin lanjutkan reklamasi, Plt Gubernur DKI bakal diundang rapat KPK
Ingin lanjutkan reklamasi, Plt Gubernur DKI bakal diundang rapat KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan mengundang Pelaksana tugas Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sumarsono untuk melakukan rapat terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan mengundang Pelaksana tugas Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sumarsono untuk melakukan rapat terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Undangan ini menyusul pernyataan Soemarsono yang menyebut proyek reklamasi Teluk Jakarta akan tetap dilanjutkan.
"Mungkin hari Jumat (20/1), kita ada rapat mengundang Plt gubernur," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).
Dalam rapat itu, pihak KPK akan menanyakan kontribusi dari pengembang sebagai kompensasi pembangunan reklamasi itu masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak. Termasuk soal legalitas keputusan melanjutkan mega proyek itu.
"Kita akan tanya, itu masuk APBD atau tidak? Menyalahi aturan atau tidak? Mengalami kerugian atau enggak?," tegasnya.
Sebelumnya, dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan raperda (rancangan peraturan daerah) zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi ditangkap saat melakukan transaksi dengan pihak swasta berinisial GEF yang berperan sebagai perantara dari PT Agung Podomoro Land (APL).
PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektare yang diperuntukan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.
Dalam reklamasi pantai utara ini PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group merupakan dua pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta.
PT Agung Sedayu Group menggarap proyek Pulau A, B, C, D dan E dengan total luas sekitar 1.331 hektare melalui anak perusahaannya, PT Kapuk Naga Indah. Sedangkan PT Agung Podomoro Land akan menggarap proyek Pulau G seluas 161 hektare melalui PT Muara Wisesa.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kenapa Nagita muncul di poster kampanye tersebut? Sebagai seorang yang masih ada darah Sulawesi Utara (yaitu) Manado, tentu bangga bisa mewakili daerah untuk membangun," tulisnya. "Namun untuk postingan yang mengatasnamakan saya sebagai Calon Wakil Gubernur, saya menyatakan belum pernah mencalonkan diri atau ajakan untuk mencalonkan," sambungnya.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
Baca juga:
Kementerian PU sebut reklamasi bisa tambah luas Jakarta 5.200 hektar
Ini alasan Boy Sadikin tak setuju reklamasi teluk Jakarta berlanjut
Sumarsono harap reklamasi teluk Jakarta perhatikan nasib nelayan
Menteri LHK tagih DKI soal amdal reklamasi Teluk Jakarta
Silang pendapat Susi dan Luhut, dari reklamasi hingga pulau pribadi