Ini alasan Alexander Marwata dinilai kerap vonis untungkan koruptor
Sosok Alexander menjadi salah satu pimpinan KPK menjadi sorotan publik karena latar belakangnya sebagai hakim Tipikor.
Mantan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Alexander Marwata, resmi menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo dan melakukan serah terima jabatan dengan komisioner lama KPK hari ini. Sosok Alexander menjadi salah satu pimpinan KPK menjadi sorotan publik karena latar belakangnya sebagai hakim Tipikor.
Dia menjadi sorotan karena sikapnya yang sering memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan putusan yang ringan bagi pelaku korupsi saat menjadi hakim di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Namun Alexander memberikan alasannya terkait keputusannya itu.
"Kenapa saya disenting opinion dalam TPPU, karena saya seorang hakim. Saya harus lhiat nurani dan pikiran yang jenis perundang-undangan," ujar Alex, Senin (21/12).
Menurut dia, pertimbangan yang dijadikannya acuan adalah aset yang didapati oleh tersangka atau terdakwa sebelum melakukan korupsi tentu sangat tidak adil jika dilakukan penarikan aset. Beda kasusnya jika aset yang didapati merupakan hasil dari korupsi. Namun dia membantah bahwa dirinya selalu melakukan disenting opinion, ada beberapa kasus yang memang menurutnya harus dilalukan penarikan aset tersangka.
"Saya tidak terus menolak perampasan aset. Hanya item item tertentu dan periode yang dilakukan terdakwa," pungkasnya.
Baca juga:
Jadi pimpinan KPK, Saut Situmorang enggan usut kasus Century & BLBI
Sinyal pelemahan KPK makin jelas di tangan pimpinan baru
Basaria mengaku sudah lepas jabatan di Polri
Basaria ajak KPK - Polri - Kejaksaan tak saling serang
Johan Budi minta pimpinan KPK baru jaga integritas
Jaksa Agung harap pimpinan KPK yang baru bisa diajak kerja sama
Lepas jadi pimpinan KPK, Zulkarnain ingin menulis buku
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.