Ini alasan Gerindra minta dibentuk tim panel dalam kasus Setnov
Menurutnya dalam mekanisme pembentukan panel, perwakilan MKD dan masyarakat diseleksi terlebih dahulu.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad masih yakin bahwa Ketua DPR Setya Novanto tidak memalak saham PT Freeport. Maka dari itu menurutnya harus dibentuk panel untuk membuktikan hal tersebut.
"Kita gak bilang terbukti minta saham, namun ada beberapa hal yang kemudian kita duga dilanggar," kata Dasco di sela rapat MKD rumuskan sanksi Novanto di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).
-
Mengapa Jokowi memaksa Freeport membangun smelter di Indonesia? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik.
-
Siapa yang mendapat santunan duka dari Jokowi? Santunan diberikan kepada 12 orang penerima simbolis terdiri atas perwakilan penerima bantuan rumah rusak berat, sedang, ringan, dan ahli waris korban meninggal dunia.
-
Bagaimana Serka Sudiyono mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Jokowi? Saat itu pula Serka Sudiyono mendapat hadiah sepeda dari Presiden Jokowi. Ia pun tak menyangka, hari di mana ia mendapat hadiah sepeda itu merupakan hari ulang tahun istri dan anak pertamanya. Sepeda itu langsung dipakai oleh anaknya ke sekolah.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
Jika nanti dibentuk panel, Politikus Partai Gerindra ini ingin agar masyarakat tak curiga lagi. Sebab menurutnya dalam panel ada perwakilan MKD dan masyarakat.
"Jadi menurut saya, soal melempem tidak melempem itu tidak akan terjadi karena ada tiga orang dari DPR dan 4 orang dari unsur luar yang yang independen dan dipilih," tuturnya.
Menurutnya dalam mekanisme pembentukan panel, perwakilan MKD dan masyarakat diseleksi terlebih dahulu. Dalam pemilihan itu bisa digelar terbuka.
"Kita ini bingung dibilang kita menanyakan alat bukti yang didapat secara ilegal, kita dibilang membela mati-matian, kemudian kita temukan ada dugaan pelanggaran etika berat, ini kemudian dibilang strategi untuk membela-bela, gimana ini kalau begini," pungkasnya.