Ini alasan Jokowi tak libatkan KPK & PPATK saat tunjuk menteri baru

"Jadi presiden sudah melakukan pelacakan sangat lama yah tentang berbagai hal dan inikan bukan proses mendadak."

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan perombakan kabinet yang terdiri dari 5 menteri dan Sekretaris Kabinet. Tetapi dalam pelantikan menteri ini tidak melibatkan PPATK dan KPK sebagaimana yang dilakukan Jokowi dalam penyusunan kabinet sebelumnya.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi telah melakukan pelacakan latar belakang menteri-menteri baru. Pelacakan itu sudah dilakukan sejak lama.

"Jadi presiden sudah melakukan pelacakan sangat lama yah tentang berbagai hal dan inikan bukan proses mendadak," kata Pratikno di Istana, Jakarta, Kamis (13/8).

Pratikno menegaskan, track record menteri-menteri dan Seskab yang baru saja dilantik Jokowi kemarin jauh-jauh hari sudah dilakukan pelacakan.

"Ini proses yang sudah panjang dan keputusannya memang baru kemarin dilakukan. Sepertinya mendadak dalam konteks administrasinya mendadak tetapi proses pengurusannya sudah sangat lama," jelasnya.

Lebih lanjut, Pratikno mengatakan, menteri-menteri yang baru dilantik kemarin dalam waktu singkat akan menyampaikan tentang program-program terobosannya ke depan. Jadi, kata dia, bukan masalah semata-mata persoalan pergantian personel tetap juga sebuah akselerasi program-program pemerintah.

"Jadi kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi global yang memang tidak ramah ini. Itu saja. Ini kan fokus utamanya pada keadaan ekonomi yang harus segera diperkuat dan tentu saja didukung oleh situasi yang lain yah," jelas Pratikno.

"Pondasi ekonomi kan harus ditopang oleh pondasi yang lain, termasuk Polhukam, maritim kan jadi prioritas kita untuk segera melakukan terobosan-terobosan mendasar," tutupnya.

Baca juga:
Ini 3 alasan PDIP kenapa Puan Maharani 'selamat' dari reshuffle
PKB legowo Jokowi tambah satu jatah PDIP di kabinet
Tedjo dicopot, Komisi Yudisial khawatir mediasi dengan Sarpin batal
Jadi Seskab, Pramono sudah tandatangani surat mundur dari DPR
Menteri Rini lega masih di Kabinet Kerja
Tedjo sebut Luhut seharusnya jadi Menko Polhukam sejak dulu