Ini Cara Urus Surat A5 Agar Bisa Mencoblos Walau Bukan di TPS Kita
Ini Cara Urus Surat A5 Agar Bisa Mencoblos Walau Bukan di TPS Kita. Selain itu, untuk mengurus surat A5 akan mulai dibuka pada 17 Februari 2019 hingga 17 Maret 2019. Dalam melakukan pengurusan A5 itu sendiri, harus dilakukan secara sendiri di tempat asal mereka ingin mencoblos.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan untuk masyarakat yang berpindah tempat atau domisili tak sesuai KTP bisa mengurus surat A5 atau surat pindah memilih. A5 bisa digunakan dimana saja atau di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lain yang lebih dekat dengan lokasi rumah atau tempat anda bekerja.
"Secara resmi memang yang diminta itu e-KTP. Tapi memang di beberapa tempat memang menanyakan salinan KK juga, untuk memastikan KTP-elektronik ya asli apa enggak. Itu bagian dari teman-teman kita untuk memastikan bahwa KTP tidak palsu. Maka sering diminta juga fotokopi KK," kata Pramoni di Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (13/2).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Apa tugas utama KPU dalam menyelenggarakan pemilu? Tugas utama KPU adalah mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
Terlebih, 17 April itu bertepatan pada hari biasa dan bukan hari weekend, yang mana banyak pelajar yang masuk.
"Sebenarnya kan di sekitar kampus itu ada TPS-TPS yang kami bentuk. Nanti mereka bisa terdaftar dan yang pindah memilih itu mereka bisa melalui teman-teman di KPPS di situ. Untuk nanti bisa dikomunikasikan sama teman-teman di situ. Jadi sebenarnya enggak ada masalah," jelasnya.
"Enggak ada masalah, kemudian yang saat ini sedang kami gencarkan adalah penyusunan DPTB LN, itu kami juga fokus kepada lapas, kemudian ponpes, asrama mahasiswa, nah itu yang kita yakini bahwa sebagian besar dari mereka itu bukan berdomisili secara tetap beberapa tahun di situ. Itu mereka hanya untuk studi, mondok dan lain-lain," sambungnya.
Selain itu, untuk mengurus surat A5 akan mulai dibuka pada 17 Februari 2019 hingga 17 Maret 2019. Dalam melakukan pengurusan A5 itu sendiri, harus dilakukan secara sendiri di tempat asal mereka ingin mencoblos.
"Diupayakan untuk datang sendiri. Toh kan juga bisa datang ke KPU tujuan. Enggak harus ke tempat asal. Ya bisa langsung ke KPU tujuan," ujarnya.
"Untuk tahap pertama kami akan fokus sampai 17 Februari. Tetapi nanti tetap dimungkinkan sampai 17 Maret. Karena undang-undang kan membatasi sampai 30 hari sebelum hari pemungutan suara," sambungnya.
Baca juga:
Bicara Keislaman Jokowi, Yusuf Mansur Ajak Masyarakat Setop Hujat Capres dan Cawapres
TGB Zainul Majdi: Partai Golkar Bukan Cebong Bukan Kampret
Gara-Gara Gugatan OSO, Pemenang Pilpres 2019 Bisa Dianggap Ilegal
Jadi Saksi kubu OSO di DKPP, Hamdan Zoelva Sebut Putusan MK Level UU Bukan PKPU
Sidang Laporan OSO Terkait Dugaan Pelanggaran Etik KPU Berjalan Alot
Sandiaga Uno Tegaskan Dukungan Muchdi PR ke Jokowi Tak Ganggu Soliditas Koalisi