Ini hasil pertemuan Jokowi dengan PM Malaysia agar tak sering kisruh
Kedatangan Presiden Jokowi ke Malaysia disambut upacara dan jamuan kenegaraaan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan lawatan ke 3 negara yakni Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina selama empat hari. Dalam kunjungan bilateral kali ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri, dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.
Malaysia menjadi negara pertama yang dikunjungi Presiden Jokowi beserta rombongan. Kedatangan Presiden Jokowi beserta rombongan disambut dengan upacara kenegaraan oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak.
Bahkan, Yang Dipertuan Agong Malaysia, Almu’tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj sir Abdul Halim Mu’adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, menggelar jamuan kenegaraan untuk menyambut Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana, di Istana Negara Kuala Lumpur, Kamis (5/2) malam.
Di Malaysia, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak membicarakan beberapa hal terkait hubungan bilateral kedua negara.
Apa saja yang dibicarakan dua kepala negara tersut? Berikut merdeka.com merangkumnya:
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
Jokowi bahas batas wilayah maritim dengan Malaysia
Dalam kunjungannya ke Malaysia, Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak membahas beberapa persoalan bilateral kedua negara. Salah satunya adalah persoalan batas maritim yang kerap menjadi alasan memanasnya hubungan kedua negara.
Pertemuan tersebut membuahkan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk membentuk technical meeting dan special envoy (utusan khusus) agar permasalahan lama yang berkaitan dengan perbatasan dan maritim dapat diselesaikan.
Selain masalah batas maritim, menurut Jokowi, dalam pertemuan bilateral itu juga disepakati hal-hal yang berkaitan dengan nelayan, baik yang overlapping area maupun di perairan Indonesia dan Malaysia.
Selain itu juga diselesaikan mengenai permintaan sekolah Indonesia yang di Sabah, dan juga masalah nelayan Bajo. "Ini merupakan kemajuan yang sangat cepat," kata Jokowi seperti dikutip situs resmi Sekretaris Kabinet, Jumat (6/2).
Sebelumnya telah terjadi beberapa kali gesekan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia, salah satunya adalah pembangunan mercusuar oleh Malaysia di Tanjung Datuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, perbatasan Kalimantan Barat. Bahkan seorang prajurit Kopaska sampai turun dan mengusir kapal perang Malaysia.
Proyek mercusuar Malaysia ini membuat TNI menyiapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang terkait pengamanan di wilayah perbatasan. Salah satunya adalah meninjau ulang posisi pasukan TNI yang ada di tiap perbatasan.
Pertemuan Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia bahas TKI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan lawatan ke 3 negara, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina. Di Malaysia, Presiden Jokowi disambut dengan upacara kenegaraan oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak.
Dalam kunjungannya ke Malaysia, Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak membahas beberapa persoalan bilateral kedua negara, termasuk persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun, pertemuan dua kepala negara tersebut tidak membahas secara khusus iklan perusahaan penyedia robot pembersih di Malaysia yang melecehkan TKI.
Jokowi menerima usulan Pemerintah Malaysia untuk membenahi sistem penyaluran TKI ke Malaysia. Nantinya, penyaluran TKI akan dibuat satu jalur. "TKI akan digunakan satu jalur saja, sehingga perlindungan terhadap TKI yang berada di Malaysia dapat kita lakukan bersama-sama," ujar Jokowi seperti dikutip situs resmi Sekretaris Kabinet, Jumat (6/2).
Permasalahan TKI kerap menjadi pemicu ketegangan hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia. Baru-baru ini di Malaysia muncul iklan yang melecehkan pembantu rumah tangga asal Indonesia. Iklan perusahaan pembuat robot tersebut meminta warga Malaysia untuk memecat pembantu rumah tangga asal Indonesia dan menggantinya dengan robot pembersih.
"Leading RoboVac Specialist, Fire Your Indonesian Maid NOW!" demikian terpampang di banner iklan tersebut.
Sebelumnya, iklan melecehkan TKI juga pernah beredar. Iklan ini menawarkan diskon 40 persen bagi warga Malaysia yang mengambil pembantu rumah tangga asal Indonesia. Iklan tersebut dicetak dalam lembaran kertas dan ditempel di berbagai lokasi, juga diiklankan di media cetak Malaysia.
"Indonesian maids now on sale. Fast and easy application. Now your housework and cooking come easy," demikian terpampang dalam lembaran iklan tersebut.
Presiden Jokowi buka pintu seluas-luasnya untuk investor Malaysia
Dalam lawatan kenegaraan ke Malaysia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak membahas potensi kerja sama dalam bidang investasi.
Presiden Jokowi menawarkan kesempatan seluas-luasnya kepada para investor dari Malaysia untuk berinvestasi di berbagai bidang usaha seperti pembangunan jalan tol, infrastruktur kereta api, pelabuhan, bandar udara hingga pembangkit listrik.
Ajakan itu ditegaskan Presiden Jokowi usai pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak di kantor Perdana Menteri, Putrajaya, Malaysia.
"Kemudian juga disepakati sebuah appraisal bagi persatuan di ASEAN agar dapat ditindaklanjuti," ucap Jokowi, seperti dikutip situs Sekretaris Kabinet, Jumat (6/2).
Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak optimistis perdagangan Malaysia-Indonesia bakal meningkat. Meskipun target perdagangan kedua negara sebelumnya senilai US$ 30 miliar tidak tercapai, menurut Najib, pertumbuhan perdagangan dan investasi kedua negara akan terus berlanjut.
"Saat ini, berdasarkan statistik, investasi Malaysia di Indonesia mencapai US$ 3,97 miliar selama 2008-September 2014 dan Indonesia di Malaysia sebesar US$ 1,89 miliar," kata Najib.
Di Malaysia, Jokowi dan Najib bahas rencana zona waktu bersama
Dalam lawatannya ke Malaysia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak membahas berbagai agenda harmonisasi hubungan kedua negara bertetangga itu. Selain membahas soal batas wilayah maritim dan tenaga kerja Indonesia, kedua Kepala Negara juga membahas potensi zona waktu bersama.
PM Najib menyampaikan, bahwa pembicaraannya dengan Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai kemungkinan membuat zona waktu bersama dengan semua ibu kota di negara-negara Asean.
"Kami ingin membicarakan masalah ini dengan serius semoga ada kata sepakat, agar terjalin solidaritas sesama negara-negara anggota Asean," ungkap Najib seperti dikutip situs Sekretaris Kabinet, Jumat (6/2).
Seperti diketahui, terdapat perbedaan zona waktu antara ibu kota Indonesia, Jakarta dengan ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Waktu di Jakarta dan di Malaysia berbeda 1 jam. Malaysia berada di zona waktu yang sama dengan wilayah Indonesia bagian tengah (WITA).
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mencetuskan ide penyetaraan zona waktu di tiga wilayah Indonesia. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) menyatakan penyatuan zona waktu bermanfaat dalam bidang pendidikan seperti penggunaan e-education. Sementara untuk aspek birokrasi, diyakini jam kerja PNS yang bisa lebih panjang secara kualitas.
Namun penyetaraan zona waktu hanya sebatas wacana, pemerintah resmi membatalkan pelaksanaan penyatuan zona waktu yang rencananya akan dilakukan pada 28 Oktober 2012 atau bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda.