Ini jenderal andalan Soeharto untuk tindas para pengkritiknya

Sang jenderal diberi jabatan dengan kekuasaan tak terhingga. Dia galak menghajar lawan politik Soeharto.

Masih soal polemik Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono mengeluh karena dilarang mengkritik pemerintah. Dulu Presiden Soeharto pun dikenal antikritik. Setiap orang yang berani menyerangnya dicap hendak mengganti Pancasila.

Ada seorang jenderal yang jadi andalan Soeharto untuk memberangus lawan-lawannya. Laksamana Soedomo.

Soedomo mungkin satu-satunya Laksamana Angkatan Laut di tengah barisan jenderal Soeharto yang hampir semua berasal dari Angkatan Darat. Hubungan mereka dekat saat Soeharto memimpin Operasi Trikora merebut Irian Barat dan Soedomo menjadi salah satu pelaku pertempuran di Laut Aru.

Perwira tinggi TNI AL ini kemudian menjabat sebagai Panglima Komando Pemuliha Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Sebuah jabatan dengan kekuasaan nyaris tak terbatas. Lembaga inilah yang dipakai Soeharto untuk melawan pengkritiknya.

Dulu kelompok yang berseberangan dengan Soeharto dikenal dengan nama Petisi 50. Ada nama mantn Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, Jenderal Hoegeng, Letjen Kemal Idris dan lain-lain di sana.

"Saya tidak suka apa yang dilakukan oleh yang disebut Petisi 50 ini. Saya tidak suka cara-cara mereka, terlebih lagi karena mereka menyebut diri mereka patriot." kata Soeharto seperti yang dia ungkapkan dalam buku 'Suharto, My Thoughts, Words and Deeds: An Autobiography'.

Suharto kemudian mencabut hak-hak perjalanan para kritikusnya, dan melarang koran-koran menerbitkan foto-foto mereka ataupun mengutip pernyataan-pernyataan mereka. Para anggota kelompok ini tidak dapat memperoleh pinjaman bank dan kontrak-kontrak.

Bulan Juni 1991, Ali Sadikin bertemu dengan Sudomo ditemani dengan mantan Kapolri Jenderal (purn) Hoegeng Iman Santoso dan Mayor Jenderal (purn) Azis Saleh, Marsda (purn) Suyitno Sukirno, serta pejuang hak-hak asasi HJC Princen.

Bang Ali mempertanyakan status cekal yang mereka terima sejak tahun 1980. Artinya sudah 11 tahun anggota Petisi 50 dilarang ke luar negeri.

Menurut Sudomo, dasar hukum pencekalan terhadap para tamunya itu adalah Tap MPR nomor II tahun 1988. Pencekalan adalah suatu upaya yang bersifat preventif terhadap mereka yang dapat mengganggu stabilitas dan mengancam keamanan nasional.

Cekal, lanjut Sudomo dilakukan karena tindakan anggota Petisi 50 dapat menimbulkan keguncangan dalam masyarakat dan mengakibatkan terganggunya stabilitas.

Soedomo meminta para anggota Petisi 50 meminta maaf pada Presiden Soeharto atas dokumen yang dianggap telah menghina kepala negara. Jelas Bang Ali dkk menolak. Mereka menilai Pak Harto telah salah mengartikan siapa yang mengkritik Soeharto maka dia melawan Pancasila.

Pertemuan itu berakhir tanpa ada kesepakatan apapun.

Kelak nama Soedomo dikaitkan dengan nama Eddy Tansil, koruptor yang membobol dana Bapindo Rp 1,6 triliun tahun 1996. Disebut-sebut Soedomo yang membantu memberikan ketebelece pada Eddy Tansil sehingga dana itu bisa cair. Soedomo sendiri pernah mengungkapkan kekecewaannya karena merasa dijerumuskan Eddy Tansil. Namun dia tak pernah mau bicara banyak soal ini.

Eddy Tansil melarikan diri dari penjara Cipinang tak lama kemudian. Dia belum tertangkap sampai hari ini.

Baca juga:
Beda Presiden Jokowi dan Presiden Soeharto saat dikritik
Isyarat wajah Bung Karno di Batu Nisan
Bintang pidato pencatat dosa Soeharto
Pencinta Soekarno dizalimi Soeharto
Habibie sebut Soeharto sebagai guru dan pahlawannya