Ini Saran Ombudsman Agar Tidak Ada Lagi Sertifikat Vaksin Palsu
Agar tak terulang kembali, Ombudsman menyarankan kepada pemerintah mencari solusi agar tidak ada lagi sertifikat vaksin palsu.
Ombudsman ikut menanggapi atas maraknya sertifikat vaksin palsu. Anggota Ombudsman, Herry Susanto, mengatakan, kalau ini merupakan kealfaan dari pemerintah dalam memproses vaksinasi secara universal di lapangan yang masih banyak warga yang belum tervaksin.
"Akibatnya kealfaan yang demikian itu melahirkan banyak tindakan-tindakan yang mengarahkan (tindak kejahatan) hal-hal tersebut, jadinya karena bagaimanapun warga ini ingin beraktivitas, akibatnya lahirlah peluang-peluang seperti itu," katanya kepada merdeka.com, Sabtu (31/7).
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Siapa yang memimpin aksi demo petani Kendeng saat pandemi COVID-19? Aksi demo petani Kendeng kembali dilakukan saat pandemi COVID-19. Kala itu mereka menolak aktivitas penambangan yang dianggap berpotensi merusak lingkungan.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Bagaimana kasus-kasus viral ini diusut polisi? Ragam Kasus Usai Viral Polisi Baru Bergerak Media sosial kerap menjadi sarana masyarakat menyuarakan kegelisahan Termasuk jika berhubungan dengan kepolisian yang tak kunjung bergerak mengusut laporan Kasus viral yang baru langsung diusut memunculkan istilah 'no viral, no justice'
-
Siapa yang mengumumkan penemuan vaksin kanker? Presiden Vladimir Putin mengungkapkan bahwa mereka kini selangkah lebih dekat untuk penemuan vaksin kanker.
Agar tak terulang kembali, Ombudsman menyarankan kepada pemerintah mencari solusi agar tidak ada lagi sertifikat vaksin palsu. Salah satu saran Ombudsman adalah dengan memberikan tali atau benang pengaman seperti uang kertas.
"Itu bisa menjadi masukan kepada pemerintah agar bisa membedakan sertifikasi asli dan palsu. Tapi lebih dari itu yang terpenting bagaimana kewajiban pemerintah mendorong warga bisa tervaksin secara universal," ujarnya.
Ia akui, masih banyak warga yang enggan divaksin karena marak berita tak benar. Sehingga, hal ini menjadi celah bagi pelaku kejahatan.
"Kebanyakan masih dialusi oleh isu bahwa vaksin ini tidak memberikan suatu ketenangan secara psikologis bagi warga akan pentingnya vaksin. Banyak yang masih ragu. (Celah pelaku kejahatan) Iya, ini kan persoalan pasar saja. Saya mendukung langkah sertifikasi vaksinasi yang mempunyai kode-kode tertentu yang membedakan mana yang asli dan palsu," katanya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, kalau apa yang terjadi saat ini adalah kelemahan pemerintah. Sehingga ruang tersebut dapat diambil oleh pelaku kejahatan.
"Udah pastilah, apalagi dalam konteks Covid begini adanya PPKM segala macam membuat ruang pengawasan jadi tidak maksimal. Banyak cela di sini kemudian kita harus memaksimalkan proses pengawasan itu," pungkasnya.
Baca juga:
Ratusan Pedagang Jalani Vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang
Catat, Ini Persyaratan Ibu Hamil Boleh Disuntik Vaksin Covid-19
Respons Wagub DKI atas Kartu Vaksin Syarat Masuk Kantor dan Area Publik
Vaksin Covid-19 Sambil Menikmati Pemandangan di Vaccine In The Sky
Gubernur Lampung Bersinergi Berbagai Pihak Atasi Ketersediaan Oksigen hingga Vaksin
VIDEO: Alasan Moeldoko Pamer Disuntik Vaksin Nusantara Racikan Mantan Menkes Terawan