Ini suasana Mabes Polri setelah dirombak Presiden Jokowi

Purnawirawan Polri menyebut bila Jokowi terus mempertahankan kondisi ini berdampak pada kondisi di internal kepolisian.

Presiden Joko Widodo memutuskan mencabut jabatan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Presiden yang juga kader PDIP ini kemudian menunjuk untuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, sebagai Plt Kapolri.

Pergantian di pucuk tubuh Polri ini tepat saat Presiden Joko Widodo tengah dipusingkan soal pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri tapi tersandung kasus di KPK. Tak cuma Sutarman yang dibebastugaskan Jokowi dari segala kewenangan dan keputusan strategis, jabatan Kabareskrim ikut bergeser dari Komjen Suhardi Alius menjadi Irjen Badrodin Haiti.

Setelah Keppres yang dikeluarkan Presiden Jokowi Jumat malam itu, ada pemandangan berbeda di Markas Besar Polri di Trunojoyo hari ini. Toyota Innova hitam yang biasa dipakai Sutarman saat ngantor hari ini tak tampak terparkir di depan Gedung Rupatama. Undangan pelantikan Wantimpres di Istana pun kabarnya dihadiri Komjen Badrodin.

"Beliau memang tidak masuk kantor. Kita melihatnya dari keputusan Presiden, bapak Kapolri kan diberhentikan. Ada keputusan Presiden memberhentikan Pak Sutarman dan ada surat Kepres Pak Wakapolri sebagai Plt," terang Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/1).

Sedangkan, Komjen Suhardi Alius yang digeser ke Lemhannas dikabarkan masih bekerja di ruang Bareskrim. Meskipun jenderal bintang tiga itu sudah siap meninggalkan Mabes Polri dan menuju Lemhannas.

"Belum ada keputusannya, jadi masih (Suhardi) seperti itu kalau melihat dari segi surat keputusannya. Pak Suhardi sudah berbicara meninggalkan kantornya dan sebagainya. Tapi kan masih menunggu surat keputusan dari Pak Wakapolri sebagai Plt," katanya.

Sedangkan untuk jabatan Komjen Budi Gunawan masih tetap sebagai Kalemdikpol.

Baca juga:
Ini pendapat lengkap SBY soal isu Polri
Soal Plt Kapolri, Hanura sebut Jokowi langgar UU Kepolisian
Mahasiswa Blitar demo tolak Kapolri berstatus tersangka
Soal penetapan Plt Kapolri, Jokowi disebut tak paham hukum
Fadli Zon: Kalau betul ada Plt Kapolri, Jokowi salahi prosedur
Fraksi Demokrat: Pengangkatan Plt Kapolri harus persetujuan DPR
Tedjo tantang KPK percepat kasus rekening gendut Budi Gunawan