Ini yang baru dari MoU antara KPK dan BPK

Perbaikan MoU KPK dan BPK agar koordinasi dua lembaga dalam audit semakin jelas dan ketat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan perbaikan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo, perbaikan MoU dengan BPK agar koordinasi dua lembaga dalam audit semakin jelas dan ketat.

"Nantinya selain memperketat koordinasi dalam hasil perhitungan, proses perhitungannya bisa lebih cepat dibanding sekarang ini," kata Agus di gedung BPK, Rabu (13/11).

Agus menyebut, poin yang akan disempurnakan dalam MoU nanti adalah rapat koordinasi. Sebelumnya, Rakor diadakan 3 bulan sekali namun KPK mempertimbangkan agar rakor bisa diadakan lebih dari itu.

Alasannya jika ada hal yang perlu dibahas bisa dilakukan sesegera mungkin tanpa menunggu waktu yang ditentukan.

"Tapi kan kita juga bisa telepon kalau ada hal yang mendesak bisa kita lakukan rapat koordinasi dengan segera," ujarnya.

Namun, Agus tidak menyampaikan secara lebih rinci lagi poin-poin apa saja yang akan dilakukan perbaikan dalam MoU dengan BPK. Termasuk saat disinggung dengan temuan temuan BPK dalam penunggakan pajak, Agus mengaku belum tahu apakah KPK akan mengambil alih atau tidak.

"Kami sebagai pejabat baru masih melakukan courtesy call jadi kami tentu masih perlu melihat terlebih dahulu. Namun yang jelas kami memiliki ketergantungan dengan BPK karena hasil kerugian negara tidak kalah penting," pungkasnya.

Baca juga:
Road show, kini KPK sambangi BKP untuk tingkatkan kerja sama
Gubernur BI: BPK tidak perlu melakukan audit ke BI
BPK: Kita audit uang negara Rp 7.700 triliun tiap tahun
BPK sebut pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat
Ini penjelasan Ruki soal pimpinan KPK batalkan Ahok jadi pembicara