Irjen Anton pimpin GMBI bisa timbulkan konflik kepentingan

DPR sebut Kapolda Jabar pimpin GMBI bisa timbulkan konflik kepentingan. Sepengetahuan dirinya, berdasarkan aturan UU Kepolisian dan Peraturan Kapolri, anggota polisi yang masih aktif tidak diperbolehkan memimpin suatu organisasi yang tidak ada kaitannya dengan Korps Bhayangkara.

Anggota Komisi III fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan posisi Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang dijabat oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kecuali, apabila Anton telah pensiun maka tidak jadi masalah jika memimpin suatu organisasi masyarakat (ormas).

"Apalagi kalau dia punya kewenangan, conflict of interest. Kecuali di organisasi yang menyangkut lembaganya sendiri. Pembina bhayangkari, itu lain," kata Arsul saat dihubungi, Selasa (17/1).

Sepengetahuan dirinya, berdasarkan aturan UU Kepolisian dan Peraturan Kapolri, anggota polisi yang masih aktif tidak diperbolehkan memimpin suatu organisasi yang tidak ada kaitannya dengan Korps Bhayangkara.

"Jadi yang ada di UU kepolisian, di Perkap, itu harus dimaknai seperti itu, semua penegakan hukum aktif, polisi, jaksa, KPK yang masih aktif tidak boleh duduk dalam satu organisasi yang enggak ada connecting point dengan instansinya dia," jelasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya akan meminta keterangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat rapat kerja pada minggu depan. "Minggu depan (raker bersama Kapolri)," jawab Arsul.

Baca juga:
Kapolda Jabar dapat restu Kapolri jadi pembina GMBI
Keberanian Kapolda Metro Jaya lawan FPI sampai sebut ormas intoleran
Ketum GMBI sentil Rizieq: Sebagai pemimpin nggak usah bawa massa
Poin-poin tuntutan FPI, proses hukum GMBI dan copot Kapolda Jabar
GMBI puji Irjen Anton: Kita bangga dididik menjadi orang benar
Besok, FPI dan GNPF geruduk Mabes Polri minta Kapolda Jabar dicopot
Kapolda Jabar jadi pembina GMBI saat masih Kapolwil pada 2009