Istana belum tentukan pengganti Arcandra Tahar

Seskab, Pramono Anung, menyatakan pengganti Arcandra masih ditimbang Presiden Jokowi.

Pemerintah belum memutuskan siapa sosok tepat menggantikan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar. Saat ini, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjadi Pelaksana Tugas Menteri ESDM.

"Yang jelas bahwa sekarang Plt-nya pak Luhut," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (17/8).

Kendati demikian, Pramono memastikan Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan serta mengkaji terlebih dulu sebelum memilih menteri ESDM baru.

"Tentunya pada waktunya Presiden mengkaji, mempertimbangkan, dan kewenangan sepenuhnya Presiden. Presiden akan mempertimbangkan itu," ujar Pramono.

Arcandra diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (15/8) lalu. Arcandra belum genap sebulan menjabat sebagai Menteri ESDM pengganti Sudirman Said. Dia diberhentikan lantaran memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Senin (15/8) malam, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, mengumumkan pemberhentian Arcandra Tahar dari posisi Menteri ESDM, dan menunjuk Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan sebagai Pelaksana Tugas.

"Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri ESDM saudara Arcandra Tahar, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisi sebagai menteri ESDM," kata Pratikno.

Pemberhentian Arcandra memantik tudingan kelalaian fatal pemerintah dalam memverifikasi identitas calon menteri kabinet kerja. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi, membantah tuduhan itu. Johan menyatakan Presiden Jokowi responsif dalam mengambil sikap terkait polemik ini.

Johan enggan mengungkapkan apa latar belakang Presiden Jokowi dalam memberhentikan Arcandra. Dia hanya menyatakan Jokowi telah mendengarkan masukan dari pelbagai pihak.

"Presiden punya informasi juga dan data yang berkembang dari berbagai pihak dan masuk ke Presiden, dan Presiden memutuskan memberhentikan dengan hormat," tutup Johan.