Istana Klaim Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
Omnibus Law atau RUU penyederhanaan hukum tentang Cipta Lapangan Kerja telah ditetapkan DPR masuk Program Legislasi Nasional 2020. Pemerintah sudah memasuki tahap finalisasi naskah (draf) RUU, sebelum diserahkan ke DPR untuk dibahas dan ditetapkan menjadi UU.
Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rahman menyebut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7-6,0 persen. Serta menambah SDM berkualitas sebanyak 2,7-3 juta per tahun.
Omnibus Law atau RUU penyederhanaan hukum tentang Cipta Lapangan Kerja telah ditetapkan DPR masuk Program Legislasi Nasional 2020. Pemerintah sudah memasuki tahap finalisasi naskah (draf) RUU, sebelum diserahkan ke DPR untuk dibahas dan ditetapkan menjadi UU.
-
Mengapa Gibran Rakabuming Raka mempersilakan pihak yang menggugat Presiden Jokowi? Gibran mempersilakan saja pihak-pihak yang ingin menggugat ayah kandungnya tersebut."Iya, iya silakan," ujar Gibran saat ditemui di Warakas, Jakarta Utara, Selasa (16/1).
-
Apa alasan Jokowi memberi pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo? Jokowi mengatakan Prabowo telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan TNI dan negara.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa tujuan utama dari sambutan Presiden Jokowi? Kepala Negara berharap para tamu menikmati jamuan hidangan dan pertunjukkan khas Indonesia yang telah disediakan. “Terima kasih atas partisipasinya. Saya berharap semangat malam ini dapat membawa kita untuk bekerja bersama berbagi akses air bersih dan sanitasi untuk semua orang,” kata Joko Widodo.
"Mampu mendukung perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 5,7-6,0 persen, melalui penciptaan lapangan kerja dengan SDM berkualitas sebanyak 2,7 - 3 juta per tahun," kata Fadjroel, Kamis (30/1).
Kemudian, dampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja lainnya adalah peningkatan investasi 6,6-7 persen disertai peningkatan produktifitas yang meningkatkan pendapatan dan daya beli. Serta peningkatan konsumsi 5,4-5,6 persen seluruh rakyat Indonesia.
"Juga untuk memberdayakan UMKM kita yang kontribusinya 61,7 persen dari PDB dan menyerap 97 persen total tenaga kerja," ucapnya.
Omnibus Law Cipta Lapangan kerja juga mengatur terkait ketenagakerjaan, seperti pengupahan tetap memakai sistem upah minimum. Sedangkan, upah perjam diberikan pada pekerjaan tertentu seperti konsultan, paruh-waktu dan ekonomi digital.
Kemudian, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK dan tetap mendapatkan kompensasi PHK. Seperti pesangon, penghargaan masa kerja dan kompensasi lainnya.
"Terkait perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh pekerja di dalam negeri," kata dia.
Fadjroel menambahkan, soal perizinan lingkungan tetap dipertahankan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk kegiatan beresiko tinggi. AMDAL disusun oleh profesi bersertifikat dan kelayakan AMDAL dievaluasi pemerintah atau profesi bersertifikat. Serta, Analisis Dampak Lalu Lintas (AndalLalin) juga akan diintegrasikan ke dalam Amdal.
Selain omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang juga diajukan ke DPR ialah Omnibus Law Ibukota Negara, Perpajakan, dan Kefarmasian. Fadjroel bilang, berdasarkan arahan Presiden Jokowi, diharapkan keempatnya selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri 2020.
"Sehingga menjadi hadiah lebaran bagi rakyat Indonesia untuk meraih kemenangan dalam mencapai Indonesia Maju," tandas Fadjroel.
(mdk/fik)