Isu Kencang Reshuffle Usai Ramai Izin Tambang Ormas Beragama

Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) berembus kencang. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia disebut-sebut akan dirotasi. Dia bakal mengisi kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang kini masih dijabat Arifin Tasrif.

Kabar reshuffle ini mencuat saat Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Informasi yang sama menyebutkan, Bahlil dilantik sebagai Menteri ESDM di IKN. Namun, Istana membantah kabar tersebut.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan, hingga saat ini belum ada rencana perombakan kabinet.

"Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet,” kata Ari, Selasa (30/7).

Mencuatnya kabar reshuffle menteri KIM ini usai ramai pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan. Payung hukum pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Perpres ini diteken Jokowi pada 22 Juli 2024.

Bahlil merupakan satu-satunya menteri yang aktif menawarkan pengelolaan izin tambang kepada ormas keagamaan. Misalnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah.

Bahlil menuturkan kebijakan pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan merupakan niat baik Jokowi untuk menghargai jasa para ulama. Menurutnya, ulama merupakan garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

"Negara ini dibangun bukan pemberian, ini perjuangan yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh agama baik Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, pada saat Indonesia kita merdeka," kata Bahlil di Kementerian Investasi, Jakarta, Senin (29/7).

Bahlil pun mempertanyakan sejumlah pihak yang mengkritik pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan.

Menurutnya, kebijakan ini murni niat baik pemerintah untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia untuk turut menikmati kekayaan sumber daya alam Indonesia.

"Kehadiran ormas keagamaan ini untuk memberikan contoh kepada investor lain mengolah tambang yang baik, lingkungannya dijaga gitu loh," ujarnya.

Terkait lokasi tambang yang akan dikelola Muhammadiyah akan berada di luar PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang telah menjadi milik NU. Namun, Bahlil menjanjikan lokasi tambang yang dikelola Muhammadiyah akan tetap menarik.

"Insya Allah untuk Muhammadiyah kita akan memberikan dari eks PKP2B yang paling bagus, di luar daripada KPC," tandasnya.

Selain Muhammadiyah dan NU, ada satu ormas keagamaan lain yang menyatakan siap mengelola tambang. Ormas itu adalah Persatuan Islam (Persis). 

Wakil Ketua Umum PP Persis, Atip Latipulhayat mengungkapkan sejumlah alasan pihaknya menerima tawaran pemerintah tersebut.

Di antaranya, Persis memiliki kewajiban untuk ikut mengelola sumber daya alam agar sesuai dengan konstitusi. Persis juga ingin menjadikan pengelolaan tambang sebagai upaya untuk meningkatkan kiprah sosial.

Persis berencana mengajukan lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada pemerintah dalam waktu dekat.