Jadi Wamen ATR/BPN, Surya Tjandra Diminta Berantas Mafia Sertifikat Tanah
Ketua DPW PSI Provinsi Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto berharap Surya Tjandra bisa memberikan kontribusi yang positif dan memberantas mafia sertifikat tanah palsu di Indonesia khususnya di Bali.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan ditunjuknya Surya Tjandra menjadi Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ketua DPW PSI Provinsi Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto berharap Surya Tjandra bisa memberikan kontribusi yang positif dan memberantas mafia sertifikat tanah palsu di Indonesia khususnya di Bali.
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Siapa yang mengajak pemerintah daerah dan petani untuk mandiri dalam membangun pertanian? Mentan juga mengajak pemerintah daerah dan petani untuk mandiri dalam membangun pertanian, mengingat APBN sektor pertanian yang terbatas.
-
Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan perkebunan sawit? Diperlukannya peran dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang bisa memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Serta tidak menyebabkan kerugian bagi penduduk dan alam. Sikap tegas dan kebijakan yang sesuai terhadap pelaku kejahatan dan kerusakan hutan. Serta pembuatan aturan dan ranah kerja yang jelas terhadap pengusaha perkebunan sawit sehingga semua bisa berjalan secara seimbang dan berkesinambungan.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Siapa yang didorong oleh Kementan untuk memperkuat lumbung pangan? Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pemerintah daerah segera memperkuat Gudang-gudang lumbung pangannya sebagai tempat penyimpanan hasil panen petani dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang masyarakat Indonesia.
-
Kapan Domba Batur resmi diakui oleh Kementerian Pertanian? Persilangan ini kemudian menghasilkan galur baru yang diakui secara resmi oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011.
"Harapan kami tentu Bro Surya ini memberikan kontribusi yang positif. Bekerja semaksimal mungkin di tata ruang BPN. Karena bagaimanapun di kementerian ini kita tidak bisa pungkiri masalah-masalah serius yang harus diselesaikan. Terutama mafia-mafia sertifikat (tanah) palsu dan sebagainya. Sehingga dengan ketegasan beliau bisa membantu," kata saat Adi dihubungi, Jumat (25/10).
Adi menjelaskan, mafia-mafia sertifikat tanah palsu masih ada di Indonesia dan juga di Bali. Sehingga, hal ini menjadi harapan PSI Provinsi Bali untuk mendukung Surya Tjandra memberantas mafia-mafia itu.
"Iya harapan kami seperti itu, karena tidak bisa dipungkiri ada yang seperti itu masih. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya sosok wakil menteri bisa melengkapi menteri yang terpilih dan mereka bisa bekerja secara beriringan," ujarnya.
Selain itu Adi juga berharap, Surya Tjandra juga mempunyai kebijakan-kebijakan terkait tata ruang yang efeknya lebih baik ke depannya.
"Sehingga ke depannya seperti di Bali juga efeknya lebih baik dan kita tahu juga bahwa Bali ini punya Perda yang mengatur ketertinggian bangunan. Jadi tentunya tata ruang ini menjadi permasalahan besar ke depannya kalau memang tidak ditata dari sekarang tentu ke depan tambah runyam," ujarnya.
Baca juga:
Kadin Dukung Pemerintah Berantas Mafia Tanah Penyebab Daya Saing RI Lemah
Harga Tanah di Papua Lebih Tinggi 2 Kali Lipat Ganjal Rencana Pembangunan Istana
Diburu Pengusaha, Harga Tanah di Ibu Kota Baru Naik Tajam Hingga Rp500 Juta
Jurus Pemerintah Hindari Spekulan Di Ibu Kota Baru
Pemerintah Diingatkan Wajib Kuasai Lahan Ibu Kota Baru Cegah Praktik Spekulan
Bos Bappenas: Jangan Mimpi jadi Spekulan Tanah di Ibu Kota Baru