Jaga transparansi, Jokowi minta KPK & BPK awasi proyek kereta cepat
Proyek kereta cepat tidak dibiayai oleh APBN dan pemerintah tidak memberikan jaminan finansial.
Pemerintah telah menjelaskan alasan ngototnya realisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Guna menjaga transparansi serta akuntabilitas pembangunan proyek itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penegak hukum untuk bersama-sama mengawasi.
"Presiden meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pengawas Keuangan (BPK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk memastikan tidak ada korupsi dalam pembangunan kereta cepat ini," ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki saat konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/2).
-
Siapa yang mencobai kereta cepat Jakarta Bandung bersama Presiden Jokowi? Rabu (13/9) hari ini Raffi Ahmad berkesempatan mencobanya bersama Presiden Jokowi.
-
Dari mana Prabowo dan Jokowi memulai perjalanan dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung? Prabowo naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama Jokowi dari Stasiun Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menuju Stasiun Halim Jakarta Timur.
-
Siapa yang menemani Prabowo menjajal kereta cepat Jakarta Bandung? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkesempatan menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Selasa (19/9/2023).
-
Mengapa Presiden Jokowi hadir di acara serah terima pesawat? Acara serah terima Pesawat C-130J-30 Super Hercules untuk TNI AU.
-
Bagaimana perasaan Prabowo setelah menaiki Kereta Cepat Jakarta Bandung? Prabowo pun memuji Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sangat nyaman dan modern. "Iya pertama kali saya naik luar biasa. Sangat nyaman, membanggakan sebagai anak bangsa," kata Prabowo di Stasiun KCIC Halim Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023).
-
Kenapa Raffi Ahmad dan Gading Marten ikut mencobai kereta cepat Jakarta Bandung? Rabu (13/9) hari ini Raffi Ahmad berkesempatan mencobanya bersama Presiden Jokowi.
Teten kembali menegaskan bahwa proyek kereta cepat tidak dibiayai oleh APBN dan pemerintah tidak memberikan jaminan finansial. Demikian tertuang dalam Perpres 107 tahun 2015. Sehingga, secara eksplisit kereta cepat Jakarta-Bandung adalah proyek business to business.
"Dengan menggunakan skema business to business sehingga dana APBN bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur Indonesia sentris. Terbukti dana infrastruktur tahun ini meningkat 76, 3 persen yaitu sebesar Rp 313,5 triliun yang bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa," katanya.
Sebelumnya, Teten menjelaskan alasan pemerintah tetap ingin ngotot merealisasikan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dia menyatakan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung sangat dibutuhkan. Sebab, kedua kota memiliki kepadatan penduduk dan diharapkan kereta cepat menjadi sebuah solusi dan sekaligus proyek kereta cepat merupakan langkah melakukan modernisasi transportasi massal.
"Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini sebagian rencana besar pemerintah untuk pembangunan transportasi masal. Khusus Bandung-Jakarta ini karena dua kawasan ini padat sehingga pembangunan ini menjadi solusi kepadatan penduduk dan di wilayah ini ada kawasan industri," kata Teten.
Baca juga:
Menteri Rini: Persoalan konsesi kereta cepat ganggu iklim investasi
Dihujani kritik, pemerintah tetap ngotot bangun kereta cepat
SBY bicara kereta cepat Jepang, China dan bisnis keluarga pejabat
Kereta cepat bisa ancam maskapai penerbangan
Proyek kereta cepat China di Thailand hadapi ketidapastian