Jaksa Agung Beri Masukan Agar PSBB Bisa Efektif Dijalankan
Burhanuddin mengatakan, dirinya berkaca dari kasus PSBB di Bogor yang mana masyarakat justru lebih galak terhadap petugas kala diingatkan mengenai pembatasan fisik.
Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan masukan supaya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diterapkan di beberapa daerah bisa berlaku efektif. Burhanuddin mengatakan, menurut dia langkah pertama yang perlu dijalankan saat PSBB baru dimulai ialah melakukan sosialisasi.
Selama tiga hari pertama, kata Burhanuddin, dioptimalkan untuk sosialisasi kepada masyarakat.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
"Masukkan dari saya adalah tiga hari sosialisasi, tiga hari (berikutnya) preventif, tiga hari kedepannya di hari ketujuh adalah represif," tegas Burhanuddin melalui keterangan pers daring di BNPB, Jumat (8/5).
Burhanuddin mengatakan, dirinya berkaca dari kasus PSBB di Bogor yang mana masyarakat justru lebih galak terhadap petugas kala diingatkan mengenai pembatasan fisik.
"Ini adalah hal-hal yang mengkhawatirkan," ungkap dia.
Tindakan Tegas
Untuk itu, ia menegaskan agar pemerintah bisa melakukan tindakan secara tegas kepada masyarakat yang tak mengindahkan seruan pembatasan fisik di kala penerapan PSBB.
"Supaya apa? Agar teman-teman di lapangan tidak malu. Bayangin saja kemarin di Bogor lebih galak yang diperiksa dari pada pemeriksanya. Dan ini tidak sehat, seharusnya dilakukan penindakan-penindakan," tegasnya kembali.
Burhanuddin mengusulkan opsi penindakan bisa berupa tilang ataupun adanya pemberkasan di tempat. Sehingga memungkinkan tidak terlalu lama untuk diseret ke persidangan.
Reporter: Yopi M
Sumber: Liputan6.com