Jelang Aksi 22 Mei, Aktivis 98 Siap Amankan KPU
Dia pun mengkritik apa yang disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, yang menuduh Pemilu 2019 lebih curang daripada era orde baru. Dan mengajak masyarakat untuk menolak hasil Pemilu, serta turun melakukan aksi 22 Mei nanti.
Para aktivis 1998 yang tergabung dalam Rembug Nasional Aktivis (RNA) 1998 berkomitmen menjaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari gerakan-gerakan inkonstitusional.
Juru bicara RNA 1998, Sayed Junaidi Rizaldi mengatakan, pihaknya siaga satu jelang pengumuman rekapitulasi KPU 22 Mei. Akan ada 5.000 orang dari 34 Provinsi yang siap mengawal KPU, jika ada gerakan yang menghalanginya.
-
Apa itu People Power? People Power adalah gerakan rakyat menggulingkan kekuasaan otoriter.
-
Mengapa People Power penting dalam demokrasi? Dalam sebuah negara demokrasi, rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahkan, rakyat disebut memiliki kedudukan tertinggi dalam negara demokrasi. Di mana rakyat menjadi pilar utama dalam membentuk dan mengarahkan arus kebijakan dan tindakan pemerintah.
-
Kapan People Power pertama kali terjadi? Sejarah adanya People Power, bermula di negara Filipina.
-
Bagaimana People Power digunakan untuk melawan pemerintahan yang buruk? Ketika pemerintah menerapkan kebijakan dan gaya pemerintahan buruk, maka rakyat bisa melakukan protes bahkan bisa menggulingkan kekuasaan pemerintah. Dalam politik, konsep ini disebut dengan People Power.
-
Siapa yang memimpin gerakan People Power di Filipina? Gerakan ini muncul sebagai bentuk demonstrasi anti kekerasan untuk menggulingkan kekuasaan Marcos. Puncak dari gerakan ini terjadi pada pemilihan presiden kilat pada tahun 1986, dimana Marcos secara kontroversial dinyatakan sebagai pemenang. Hal ini memicu protes massal di seluruh negeri yang dipimpin oleh istri dari Benigno 'Ninoy' Aquino, yaitu Corazon Aquino.
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
Sayed menuturkan, gerakan para aktivis tujuannya adalah menegakkan marwah UUD 1945 sebagai konstitusi dasar yang pada hari ini tengah dirongrong kelompok yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat.
"Mereka menggunakan idiom-idiom politik kerakyatan, namun menafikan KPU RI sebagai salah satu institusi demokrasi hasil Gerakan Reformasi 98. Hal itu dicerminkan dari tuduhan mengada-ada, bahwa KPU RI telah berbuat curang, dan bermacam hoaks yang disebar untuk mendelegitimasi KPU RI," ucap Sayed dalam keterangannya, Senin (20/5).
Karenanya, Sayed pun mengingatkan kepada semua pihak, bahwa KPU RI sebagai institusi demokrasi, mendapatkan kewenangan dari Konstitusi untuk menyelenggarakan Pemilu.
"Menghitung suara yang diberikan rakyat melalui Pemilu, mengumumkan hasil perhitungan suara, serta menetapkan pemenangnya berdasarkan hasil perhitungan itu. Semua kewenangan itu diberikan Konstitusi RI melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," jelas Sayed.
Dia pun mengkritik apa yang disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, yang menuduh Pemilu 2019 lebih curang daripada era orde baru. Dan mengajak masyarakat untuk menolak hasil Pemilu, serta turun melakukan aksi 22 Mei nanti.
Menurut Sayed, pernyataan Titiek dalam video yang beredar tersebut, memperjelas dugaan bahwa Cendana berada di balik upaya aksi-aksi yang inkonstitusional.
"Upaya People Power ala cendana tersebut telah disusun secara terstruktur, sistematis dan masif, demi mendelegitimasi hasil pemilu, menebar hoaks, kebencian, adu domba, hingga terjadi aksi sepihak dan yang berpotensi memicu kerusuhan masal," ungkapnya.
Dia menegaskan, meski menyiapkan 5.000 aktivis, semuanya tidak akan turun, mengingat instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta menyerahkan semuanya kepada langkah konstitusi.
Hal ini pun diamini oleh Sekjen Persatuan 98 Adian Napitupulu, yang menuturkan pihaknya tak akan menggelar aksi terlebih dahulu, guna menghindari hal yang tak diinginkan.
"Situasi berjalan biasa, tapi siap siaga di tempat masing-masing, jangan putuskan komunikasi, kalau dibutuhkan kita bergerak," jelas Adian.
Sementara itu, salah satu aktivis lainnya, Benny Ramdhani, mengkritik langkah Titiek tersebut dengan puisi. Dimana di salah satu bait puisinya, menegaskan aktivis 98 akan siap selalu.
"Wahai Cendana dan para politikus bajingan. Kami aktivis 98 tak akan pernah meninggalkan jalanan. Kami aktivis 98 adalah mimpi buruk bagi kalian," tutur Benny dalam puisinya.
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Permadi Usai Diperiksa Polisi: Saya Sedang Stroke, Bagaimana Ikut Demo
Diduga Bawa Molotov, 54 Peserta Aksi 22 Mei asal Pamekasan Diamankan
TKN Imbau Relawan Tak Kerahkan Massa Tandingan Aksi 22 Mei
PDIP: Penghasut dengan Narasi Curang Adalah Mengingkari Rakyat
Serikat Buruh NU Tolak Aksi 22 Mei
Penjelasan-Penjelasan Polisi Soal Keamanan Jakarta pada 22 Mei
Aksi 22 Mei Dinilai Bukan Gerakan Jihad